MITRABERITA.NET | Ketidakhadiran sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar dalam rapat rapat paripurna kembali menuai sorotan.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Usman Lamreung, menilai kebiasaan absen tanpa alasan yang jelas bukan hanya bentuk pelanggaran tata tertib, tetapi juga pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Menurut Usman, fenomena anggota dewan yang malas menghadiri sidang paripurna merupakan masalah klasik yang terus berulang dari waktu ke waktu.
Padahal, kehadiran dalam sidang paripurna adalah kewajiban mutlak sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanah masyarakat yang mereka wakili.
“Sering absennya anggota DPRK Aceh Besar dalam sidang paripurna adalah pelanggaran serius. Kalau memang malas hadir, lebih baik punya integritas untuk mundur. Jangan terus menjadi beban APBK dan mempermalukan lembaga,” ujar Usman, Senin 8 September 2025.
Akademisi Universitas Abulyatama itu menegaskan, perilaku sejumlah anggota dewan itu mencoreng citra wakil rakyat karena dilakukan di tengah kenyataan bahwa mereka tetap menerima gaji, tunjangan, serta berbagai fasilitas dari uang rakyat.
“Ini sama saja makan gaji buta. Mereka absen, rapat diabaikan, tapi tetap menikmati fasilitas. Sikap seperti ini sungguh tidak pantas,” tambahnya.
Usman menekankan, pimpinan fraksi di DPRK Aceh Besar harus bertindak tegas terhadap anggotanya yang kerap bolos. Menurutnya, lembaga legislatif bukanlah tempat yang bisa diperlakukan seenaknya.
“DPRK itu lembaga resmi, bukan pusat perbelanjaan yang bisa dimasuki sesuka hati. Disiplin adalah harga mati bagi wakil rakyat. Publik berhak menuntut kedisiplinan itu, karena mereka hadir di kursi dewan berkat suara rakyat,” tegasnya.
Menurut Usman Lamreung, gelombang kritik terhadap kinerja wakil rakyat yang kian menggema di berbagai daerah harus disambut dengan reformasi menyeluruh, sehingga kepercayaan publik tidak semakin tergerus.
Penulis: Hidayat | Editor: Redaksi
