MITRABERITA.NET | Api kemarahan atas dominasi perusahaan tambang kembali menyala di Aceh. Kali ini, suara keras datang dari Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, yang meminta agar PT Mifa Bersaudara tidak menjadi penjajah gaya baru.
Ia tak segan menyebut perusahaan itu sebagai “Neo-VOC” –wajah modern dari kolonialisme ekonomi yang menjajah hasil bumi dengan legalitas.
“Yang datang ke Aceh seharusnya tahu diri, tahu adat. Ini tanah kami, bukan tanah kosong yang bisa dijarah semena-mena,” katanya pada media, Selasa 1 Juli 2025.
“Kalau Mifa tak hormati hukum dan martabat pribumi, lebih baik angkat kaki dari sini! Kalau tidak, jalanan akan kami rebut kembali,” kata Sulaiman, penuh amarah.
Sulaiman menyebut apa yang terjadi saat ini sebagai tirani minoritas –segelintir pemilik modal yang berlindung di balik kemeja korporasi, namun bertindak bak raja kecil yang mengabaikan adat, hukum lokal, bahkan hak hidup rakyat.
Menurutnya, Aceh tidak butuh investor yang membawa keserakahan dan menabur ketimpangan di Tanah Rencong.
“Datang dengan modal besar, lalu lupa cara menghormati. Ini bukan zona bebas etika, ini Aceh. Kami punya adat, kami punya harga diri,” tegasnya.
Hal itu disampaikan Sulaiman setelah beredar informasi bahwa Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, diduga dilaporkan ke polisi, karena getol memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh Barat.
Langkah ini, menurut Tarmizi, adalah bentuk perlindungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terancam oleh praktik liar pihak-pihak yang ingin menguasai aset daerah secara diam-diam.
“Ada upaya provokasi agar PAD kami hilang. Maka kami tempelkan pamflet di semua aset milik daerah, termasuk jalan dan fasilitas umum. Tapi yang terjadi, justru kami dilaporkan ke polisi. Inilah dinamika ketika kekuasaan bertabrakan dengan kepentingan,” kata Tarmizi.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Barat dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Aula Bappeda, Kamis 26 Juni 2025.
Sulaiman menambahkan pernyataan yang sangat tegas bahwa Aceh bukan ladang rampokan.
“Kami siap pasang badan, jika tanah ini terus diinjak-injak oleh tamu yang lupa adat. Kalau pemerintah pusat diam, kami tidak akan tinggal diam,” pungkasya.
Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait kabar Bupati Aceh Barat dilaporkan oleh pihak perusahaan. Demikian juga, perusahaan belum memberikan keterangan resmi kepada pers.
Editor: Tim Redaksi
