MITRABERITA.NET | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mematangkan rencana pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) sebagai bagian dari kerja sama strategis sektor minyak dan gas bumi (migas) dengan Rusia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penjajakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana bahwa atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia,” ungkapnya, seperti dilansir CNBCIndonesia.com, pada Jumat (17/4/2026).
Menurut Bahlil, minat Rusia untuk berinvestasi dalam pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Saat ini, konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), sementara produksi domestik baru berada di kisaran 600 ribu bph. Ketimpangan ini membuat Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
“Sekarang bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39-40 juta kilo liter (kl). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta kl. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6-5,7 juta kl, jadi hampir 20 juta kilo liter, berarti impor kita tinggal 50%,” tambahnya.
Pemerintah menilai pembangunan kilang baru dan fasilitas storage menjadi langkah strategis untuk meredam dampak fluktuasi harga energi global serta menjaga stabilitas pasokan nasional dalam jangka panjang.
Meski skala proyek yang tengah dijajaki tidak sebesar pengembangan Kilang Tuban, proyek ini tetap dinilai memiliki peran krusial dalam meningkatkan fleksibilitas distribusi energi nasional.
Selain itu, skema kerja sama yang akan digunakan masih dalam tahap pembahasan, dengan dua opsi utama yakni mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).
“Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan,” ungkap Bahlil.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui kolaborasi internasional, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Editor: Redaksi
