MitraBerita | Kontroversi mulai mewarnai Pilkada 2024 di Banda Aceh. Diduga ada upaya tertentu berupa pengarahan survei untuk keunggulan calon walikota tertentu agar terlihat unggul pada hasil survei yang akan dirilis menjelang Pilkada.
Sejumlah warga di Kota Banda Aceh mengungkapkan ketidaknyamanan mereka terkait praktik yang meresahkan dalam survei terkait Pemilihan Kepala Daerah Banda Aceh pada tahun 2024.
Salah seorang sumber media ini mengaku ada oknum petugas dari lembaga survei diduga mengarahkan responden untuk memilih salah satu calon walikota tertentu yang terkesan merupakan pesanan calon, dengan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas calon tersebut di mata publik.
Menurut sumber yang enggan disebutkan identitasnya, oknum petugas survei tersebut secara tidak langsung memberikan sugesti kepada mereka untuk memilih calon tertentu.
“Awalnya saya memilih calon lain, namun petugas survei itu menyarankan agar saya mempertimbangkan calon lain yang katanya lebih baik untuk memimpin Banda Aceh,” ujarnya, Kamis 25 Juli 2024.
Praktik ini menimbulkan kecurigaan bahwa hasil survei yang dipublikasikan nantinya dapat menciptakan citra yang lebih unggul bagi calon yang mendapat ‘rekomendasi’ tersebut.
“Saya khawatir hasil survei itu akan menggambarkan seolah-olah calon tersebut lebih diminati oleh masyarakat, padahal pengaruh dari petugas survei sudah ada sejak awal,” tambahnya.
Dalam keterangan kepada media, narasumber lainnya mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak dari praktik pengarahan dalam survei ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei.
“Jika survei dilakukan dengan cara yang mengarahkan responden untuk memilih calon tertentu, maka integritas lembaga survei itu sendiri bisa dipertanyakan,” ungkap sumber tersebut.
Terkait dengan hal ini, masyarakat diharapkan untuk tetap kritis terhadap hasil survei dan mempertanyakan transparansi serta metodologi yang digunakan oleh lembaga survei yang terlibat.
Kredibilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Banda Aceh menjadi hal yang sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas demokrasi.
