MitraBerita | Dinamika politik Aceh kembali mengundang perhatian dengan kabar terbaru tentang penjadwalan deklarasi calon kepala daerah yang mengalami perubahan signifikan oleh Partai Aceh (PA).
Awalnya, deklarasi direncanakan pada 15 Agustus, kini deklarasi tersebut digeser menjadi 25 Agustus 2024. Pergeseran jadwal ini membuka peluang bagi munculnya spekulasi dan strategi politik yang memanas di kalangan elit politik Aceh.
Perubahan jadwal ini tentunya memicu beragam spekulasi mengenai calon kandidat yang akan diusung. Tidak hanya itu, perseteruan internal di tubuh Partai Aceh turut memperkeruh suasana.
Kader PA yang kini menjabat Ketua DPRA Zulfadli dan Ketua Tim Seleksi Calon Kepala Daerah Nurlis terlibat dalam perdebatan publik yang membuat situasi semakin rumit.
Zulfadli mengkritik pengumuman calon kepala daerah yang dianggap tidak transparan, terutama setelah Nurlis mengungkapkan dukungan DPP Gerindra untuk Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), sebagai pasangan Muzakir Manaf (Mualem), calon gubernur dari Partai Aceh.
Pengamat Politik Dr Usman Lamreung mengatakan, polemik tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara internal, namun justru diumumkan ke publik, menambah bumbu drama politik di Aceh.
“Publik pun bertanya-tanya apakah ini merupakan bagian dari skenario politik internal Partai Aceh ataukah sebuah ketidaksepakatan yang terbuka,” ujarnya, Ahad 18 Agustus 2024.
Usman menuturkan, keabsahan dan legitimasi sosok Dek Fad sebagai pendamping Mualem menambah ketidakpastian setelah dipertanyakan oleh Zulfadli.
Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, menjelaskan bahwa pergeseran jadwal ini hanya berdampak pada aspek pengumuman publik, sementara tahapan lainnya tetap berlangsung sesuai rencana.
Meskipun keputusan sudah ditetapkan pada 15 Agustus, publik baru akan mendapatkan informasi resmi pada 25 Agustus. Nurzahri juga mengatakan perubahan ini memberi waktu bagi calon-calon bupati atau walikota untuk menyiapkan koalisi mereka.
Menariknya, Partai Gerindra dikabarkan akan segera mengumumkan secara terbuka mengenai penunjukan kadernya sebagai calon wakil gubernur yang akan mendampingi Mualem.
“Rumor ini menambah ketegangan politik di Aceh, dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat perkembangan terbaru terkait hal ini,” ucapnya.
Pertanyaan besar yang tersisa adalah mengapa perseteruan ini terjadi di internal Partai Aceh dan mengapa belum ada penyelesaian yang tuntas? Bukankah seharusnya mereka yang terlibat dalam koalisi dan komunikasi politik dengan Mualem bisa menyelesaikan masalah ini secara internal tanpa harus menambah keruh suasana politik di luar?
“Jadi, bersiaplah untuk lebih banyak drama politik di Aceh dalam beberapa hari ke depan, karena dinamika ini pastinya akan terus berlanjut dan mengundang perhatian publik,” katanya.
