MITRABERITA.NET | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Acara peresmian serentak di seluruh Indonesia tersebut dipusatkan di SPPG 3T Yayasan Meugah Kana Gizi, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (14/10/2026).
Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan dan membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi.
Kegiatan itu turut dihadiri anggota DPR RI, T.A Khalid, anggota DPR Aceh Ilmiza Sa’aduddin Djamal, serta sejumlah pihak terkait. Sementara itu, perwakilan SPPG dari berbagai daerah mengikuti prosesi peresmian secara daring dari Bali, Sumatera dan Kalimantan.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono menyapa sejumlah perwakilan BGN dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari lokasi berbeda untuk mendengarkan laporan mengenai pelaksanaan program di masing-masing wilayah.
Sudaryono mengatakan, dari total 980 SPPG yang diresmikan pada hari ini, sebanyak 691 unit berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
“Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi. Pusatnya di sini, di Aceh Besar, di Provinsi Aceh. Terdiri dari 691 SPPG di wilayah Sumatera, 289 SPPG di wilayah Kalimantan dan Bali,” kata Sudaryono saat menyampaikan sambutannya.
Kepala bgn menjelaskan, peresmian tersebut bagian dari langkah berkelanjutan BGN untuk memperluas pelayanan pemenuhan gizi. Pekan sebelumnya, BGN juga telah meresmikan 480 dapur di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Menurut Sudaryono, perluasan layanan ini penting untuk menjangkau anak-anak yang belum memperoleh akses terhadap program MBG. Ia mengungkapkan, sebelum program tersebut berjalan, BGN menerima laporan penelitian yang menunjukkan bahwa 56 persen peserta didik berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar.
Setelah program MBG berjalan, angka tersebut disebut mengalami penurunan menjadi 16 persen. Sudaryono menilai capaian itu menjadi dorongan untuk memperluas pelaksanaan program, terutama di daerah yang belum tersentuh layanan secara optimal.
“Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, dari 56 persen peserta didik anak sekolah yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, itu kemudian turun menjadi 16 persen,” jelas Sudaryono.
Ia meyakini, kelompok yang masih tercatat berangkat sekolah dalam keadaan lapar sebagian berada di wilayah yang belum terjangkau pelaksanaan MBG. Karena itu, pemerataan layanan menjadi salah satu fokus BGN ke depan.
Ia menyakini 16 persen tersebut berada wilayah-wilayah yang saat ini belum tersentuh dan belum dilaksanakan MBG di wilayah itu.
“Ini menjadi kewajiban saya sebagai Kepala Badan beserta seluruh jajaran tim BGN di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, agar 16 persen ini bisa kemudian turun lagi dan kita harapannya jadi nol persen, Tidak boleh lagi ada anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” tegasnya.
Sudaryono menegaskan, perluasan SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.
Dengan bertambahnya jangkauan pelayanan, BGN menargetkan semakin banyak peserta didik dapat memperoleh manfaat program MBG, sehingga tidak ada lagi anak yang harus memulai kegiatan belajar di sekolah dalam keadaan lapar.
Penulis: Hidayat | Editor: Redaksi
