MITRABERITA.NET | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI untuk menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh (UUPA) di Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, dan tim Revisi UUPA.
Menanggapi draf revisi UUPA tersebut, Anggota DPR RI asal Aceh dari Partai Demokrat, H.T. Ibrahim, menegaskan bahwa untuk menyukseskan revisi UUPA, membutuhkan sinergitas semua pemangku kepentingan di Aceh.
“Ini adalah momen penting bagi kita semua. Artinya hasil perubahan ini nanti akan menentukan hak dan arah kebijakan Aceh kedepan. Oleh karena itu, kita membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menyukseskan revisi ini” ujar Ibrahim.
Anggota Komisi XIII DPR RI asal Aceh itu menegaskan bahwa revisi UUPA ini nantinya harus mampu memperkuat posisi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan.
Pria yang akrab disapa Ampon Bram itu mengatakan, penguatan posisi tersebut penting untuk menuntaskan semua amanah perdamaian Aceh dahulu.
“Penguatan posisi kita ini penting agar semua amanah perdamaian Aceh ke depan dapat kita wujudkan dengan baik,” harap Ampon Bram, Jumat 23 Mei 2025.
Sebelumnya diberitakan, DPRA dan Pemerintah Aceh sepakat menyetujui draf revisi UUPA dalam Rapat Paripurna DPRA. Draft tersebut akan disampaikan ke DPR RI untuk dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2026.
Nantinya, draft revisi UUPA tersebut akan dibahas dan disetujui menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru hasil revisi yang telah disepakati.
Editor: Redaksi
