MitraBerita | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat konsultasi yang seharusnya menjadi momentum penting untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Namun, rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Panja) DPR Aceh yang dipimpin oleh Anwar, selaku ketua Panja, diwarnai dengan ketidakhadiran direksi PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari.
Dalam rapat yang dihadiri Ansari Muhammad serta sejumlah anggota Panja lainnya, Anwar memulai rapat dengan mengingatkan pentingnya kehadiran pihak direksi dari PT MIFA dan PT BEL untuk menyampaikan perkembangan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
“Namun, karena absennya para direksi, rapat terpaksa ditunda. Kami meminta kehadiran direksi PT MIFA dan PT BEL untuk memberikan klarifikasi langsung terkait masalah yang sedang dihadapi, terutama di area tambang, serta untuk menunjukkan komitmen dalam memenuhi janji-janji kepada pemerintah dan masyarakat Aceh,” ujar Anwar.
Dia menegaskan bahwa ketidakhadiran direksi dapat berdampak serius terhadap operasional kedua perusahaan tambang tersebut. “Jika mereka tidak bisa hadir untuk memberikan penjelasan, kami akan meninjau kembali status operasional perusahaan-perusahaan ini,” tegasnya.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan Bappeda Kabupaten Aceh Barat serta berbagai pihak terkait lainnya yang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, DPR Aceh, dan stakeholder lainnya untuk memajukan Aceh secara berkelanjutan.
Dalam situasi yang penuh dengan ekspektasi ini, diharapkan kehadiran dan keterlibatan penuh dari pihak-pihak terkait untuk mencapai solusi yang terbaik demi kepentingan bersama dan pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
