MitraBerita | Kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang semakin memanas. Pasangan calon nomor urut 3, Ferdiansyah dan Muhammad Isa, gencar mengkampanyekan bahwa ketiga partai tersebut memiliki 11 kursi di DPRK Sabang.
Pasangan yang diusung oleh Partai Aceh, Partai Demokrat, dan Partai Golkar, memiliki 11 kursi di DPRK Sabang, dengan rincian 7 kursi untuk Partai Aceh, 3 kursi untuk Partai Demokrat, dan 1 kursi untuk Partai Golkar.
Pasangan tersebut ingin menyampaikan kepada para pemilihnya bahwa mereka memiliki potensi untuk mendukung program-program pro rakyat jika terpilih. Sebaliknya, tantangan muncul bagi calon lain, terutama pasangan nomor urut 2, Zulkifli H. Adam dan Suradji Junus (ZURA).
Sulaiman SH, seorang advokat dan simpatisan pasangan ZURA, berpendapat bahwa pasangan yang ia dukung memiliki pendekatan politik yang lebih baik dengan masyarakat.
Menurutnya, ZURA menerapkan strategi dialogis dan bijaksana, mirip dengan cara blusukan yang diterapkan oleh Jokowi dan Anies Baswedan saat mencalonkan diri.
Sulaiman pun meminta kepada 11 anggota DPRK Sabang yang mendukung pasangan nomor urut 3 untuk menyiapkan celengan selama enam bulan ke depan.
Permintaan ini berkaitan dengan potensi sanksi yang akan diterima jika mereka menolak mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) yang diusulkan oleh pasangan ZURA, jika terpilih.
“Berdasarkan Pasal 312 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ada sanksi administratif bagi anggota DPRD yang tidak menyetujui RAPBK,” katanya.
“Jika mereka menolak hanya karena walikota dan wakil walikota terpilih bukan berasal dari partai mereka, mereka berisiko kehilangan gaji dan tunjangan selama enam bulan, bahkan lebih,” ungkap Sulaiman, Jumat 1 November 2024.
Ia menjelaskan, sanksi tersebut bisa lebih berat jika terbukti ada pelanggaran etik, mengingat anggota dewan terikat pada sumpah jabatan mereka.
Dengan kondisi ini, Sulaiman mengingatkan pentingnya integritas dan komitmen anggota legislatif di Sabang untuk menjalankan amanah demi kepentingan masyarakat.
