MITRABERITA.NET | Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin. Sejak menjabat pada 2024, Jamaluddin dinilai belum mampu menghadirkan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat korban konflik di Aceh.
Dalam pernyataan yang disampaikan Selasa (14/4/2026), JASA menilai kepemimpinan BRA lebih banyak diwarnai wacana dibandingkan implementasi program di lapangan. Padahal, lembaga itu merupakan bagian penting dari upaya pemulihan pasca konflik setelah MoU Helsinki.
JASA menegaskan, selama hampir dua tahun kepemimpinan Jamaluddin, belum terlihat adanya program strategis yang secara langsung menyentuh kebutuhan ekonomi maupun sosial korban konflik, termasuk mantan narapidana politik (Napol) dan tahanan politik (Tapol).
“Sudah dua tahun BRA dipimpin oleh Jamaluddin, tidak ada satu pun program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan ekonomi maupun sosial korban konflik dan Tapol/Napol,” demikian pernyataan JASA, seperti dilansir Asnapost.com.
Selain itu, BRA dinilai hanya berfokus pada pengumpulan data korban konflik secara berulang tanpa diikuti realisasi program yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang selama ini berharap adanya perhatian konkret dari lembaga tersebut.
Juru Bicara JASA, Datul Abrar, menyebut kepemimpinan Jamaluddin lebih banyak diisi dengan rencana yang dinilai tidak realistis.
”Kami melihat Ketua BRA saat ini terlalu banyak menghayal dan membangun angan-angan. Beliau banyak ngomong di media, tapi fakta di lapangan nol besar. Jangan jadikan penderitaan korban konflik sebagai komoditas untuk meminta data saja, sementara realisasinya tidak pernah ada,” ujarnya.
Harapan Korban Konflik Kian Memudar
Menurut JASA, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan besar para korban konflik yang menggantungkan masa depan mereka pada BRA sebagai instrumen kesejahteraan dan reintegrasi sosial.
Namun, arah kepemimpinan saat ini dinilai justru menjauhkan BRA dari marwah awalnya sebagai lembaga yang hadir untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat pasca konflik.
Atas dasar itu, JASA mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan BRA. Mereka menilai Aceh membutuhkan figur yang mampu bekerja secara nyata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Aceh membutuhkan sosok yang mampu bekerja dengan aksi nyata, bukan sekadar retorika yang memberikan harapan palsu bagi mereka yang telah lama berkorban demi daerah ini,” tutupnya.
Sorotan terhadap BRA ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan program reintegrasi berjalan efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat korban konflik di Aceh.
Sementara itu, Ketua BRA Jamaluddin, belum memberikan penjelasan terkait kritikan yang dilayangkan oleh Jaringan Aneuk Syuhada Aceh terhadap kepemimpinannya yang dinilai lebih banyak berkhayal.
Editor: Redaksi
