MITRABERITA.NET | Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh. Desakan ini disampaikan menyusul kekhawatiran mahasiswa terhadap penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh yang dinilai rentan ditarik ke kepentingan politik tertentu.
Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 30 Desember 2025, di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Konferensi pers ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka serta surat terbuka yang sebelumnya dirilis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK.
Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons persoalan kebencanaan yang terus berulang di Aceh. Sejumlah perwakilan BEM turut hadir, di antaranya dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menegaskan bahwa persoalan pascabencana di Aceh tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga sarat dengan persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Salah satu hal yang disoroti mahasiswa adalah kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Menurut mereka, kondisi ini berisiko mengaburkan esensi utama penanganan bencana sebagai persoalan kemanusiaan.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik semacam ini dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat korban bencana, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap negara dalam penanganan bencana.
Mahasiswa juga mengkritisi lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Minimnya pengawasan dinilai memperparah beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang tengah berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.
Dalam konteks tersebut, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan tuntutannya kepada Presiden RI agar segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera, dengan fokus utama di Aceh.
Tim khusus tersebut diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, berada di bawah pengawasan langsung Presiden, serta memiliki kewenangan kuat untuk mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.
Keberadaan tim ini dinilai penting untuk memastikan distribusi bantuan berjalan transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kepentingan korban.
Mahasiswa juga mengingatkan agar seluruh pihak menghindari narasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat, serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Aceh.
Editor: Redaksi
