MITRABERITA.NET | Rencana pengadaan mobil dinas untuk pejabat Pemko Banda Aceh di tengah defisit anggaran yang mencapai Rp 39,8 miliar mendatangkan kritikan dan protes dari masyarakat.
Elemen Sipil Aceh menganggap rencana Pemko Banda Aceh melakukan pengadaan mobil dinas tersebut sebagai sebuah keputusan yang menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk.
“Ironisnya, alih-alih mengambil langkah penghematan dan mengutamakan kebutuhan mendesak rakyat, Pemerintah Kota Banda Aceh justru mengalokasikan Rp 5,45 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas sebanyak empat unit,” ungkap koordinator sipil Verri Al-Buchari.
Dalam keterangannya kepada wartawan MITRABERITA.NET, Ahad 23 Februari 2025, Verri menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan sikap apatis pemerintah kota terhadap penderitaan rakyatnya.
“Di saat harga bahan pokok terus meroket, daya beli masyarakat melemah, dan lapangan pekerjaan semakin sulit, pemerintah justru memilih menghamburkan anggaran untuk kepentingan birokrasi,” ujarnya.
Verri mempertanyakan apakah mobil dinas baru lebih penting dibandingkan bantuan langsung bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?
“Secara hukum, pengadaan mobil dinas memang dimungkinkan oleh regulasi. Namun, seorang pemimpin sejati bukan hanya tunduk pada aturan, tetapi juga memiliki keberpihakan pada rakyat,” jelasnya.
Dia juga mengatakan bahwa Wali Kota Banda Aceh yang baru beberapa hari menjabat dan mengklaim dirinya sebagai “politisi nasional” seharusnya memiliki sensitivitas sosial yang lebih tinggi.
“Sayangnya, keputusan ini justru menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diharapkan membawa perubahan hanya melanjutkan praktik birokrasi kaku yang mengabaikan aspirasi masyarakat,” katanya.
“Kami mempertanyakan dengan tegas, apakah pengadaan mobil ini adalah sebuah prioritas? Di saat anggaran terbatas, kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kenyamanan pejabat,” sambungnya.
Verri juga menilai Pemerintah Kota Banda Aceh tampaknya tidak benar-benar membutuhkan mobil dinas yang dapat dikategorikan mewah. Bagaimana tidak, harga satu unitnya saja mencapai Rp 3 miliar.
Padahal, masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian, seperti sulitnya akses air bersih/PDAM yang masih menjadi problem klasik di Banda Aceh.
Selain itu, banyak kampung yang sangat membutuhkan penerangan jalan sebagai upaya mengurangi tindak kejahatan, terutama dengan semakin maraknya geng motor yang meresahkan masyarakat.
Elemen Sipil Aceh juga mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membatalkan atau setidaknya mengevaluasi ulang kebijakan pengadaan kendaraan dinas yang tidak mendesak ini.
Pihaknya mendorong Pemko Banda Aceh untuk mengalokasikan anggaran pada program-program yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan ekonomi, pengendalian inflasi, dan peningkatan layanan publik.
“Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, agar tidak terjadi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” harapnya.
Sebab, menurut Verri, jika kebijakan seperti ini terus dilakukan dan dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah kota akan semakin tergerus.
“Pejabat yang benar-benar berkomitmen kepada rakyat seharusnya mampu membuat keputusan yang bijaksana dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan dari Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal.
