MITRABERITA.NET | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali meraih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan ini diterima Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, dalam acara yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa 21 Januari 2025.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty, menjelaskan penilaian kepatuhan pelayanan publik ini dilakukan sejak Februari 2023, mencakup pengumpulan data, bimbingan teknis, dan penginputan nilai.
“Penilaian ini untuk mengukur kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” jelasnya.
Penilaian yang meliputi empat dimensi—input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan—berhasil membawa Aceh Besar mencatat skor 90,23, menempatkannya di jajaran 10 besar kabupaten/kota dengan Predikat Kepatuhan Kualitas Tertinggi di Aceh.
Dua puskesmas di Aceh Besar, yakni Puskesmas Ingin Jaya dan Puskesmas Darul Imarah, bahkan mencatat skor hampir sempurna, yaitu 95 dari 100.
Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, menekankan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga pendampingan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Ombudsman mendampingi instansi pemerintah untuk memperbaiki layanan jika ditemukan maladministrasi,” ungkapnya.
Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, juga mengapresiasi keberhasilan kabupaten/kota di Aceh dalam mempertahankan zona hijau pelayanan publik.
“Pelayanan publik adalah tentang memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Prestasi ini hasil kerja keras semua pihak,” ujar Safrizal.
Sementara itu, Plt Sekda Aceh Besar, Bahrul Jamil, mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh Besar,” ujarnya.
