NASIONAL

Prabowo Tegaskan Reformasi Ekonomi, Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara

×

Prabowo Tegaskan Reformasi Ekonomi, Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan arahan saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). BPMI Setpres

MITRABERITA.NET | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membenahi sistem ekonomi nasional dan memperketat pengelolaan kekayaan sumber daya alam agar hasilnya dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).

Prabowo menilai, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi incaran berbagai bangsa sejak ratusan tahun lalu. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat karena sebagian hasil pengelolaannya justru mengalir ke luar negeri.

“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara kekayaan milik rakyat Indonesia dibawa keluar negeri tanpa memberikan dampak maksimal bagi perekonomian nasional.

Di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah, Prabowo mengajak para pemimpin umat untuk turut mengawasi pengelolaan kekayaan daerah dan nasional. Ia menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar memperbesar keuntungan pihak-pihak tertentu.

“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegasnya.

Prabowo menekankan, pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap sistem yang dinilai keliru, termasuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai kepentingan yang menghambat upaya penyelamatan kekayaan negara. Langkah tersebut diarahkan untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan serta memastikan hasil kekayaan nasional dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, pembenahan ekonomi juga harus dibarengi keberanian melakukan koreksi terhadap sistem politik. Ia meminta para pemimpin politik tidak menutup mata terhadap penyimpangan yang terjadi, tetapi berani memperbaikinya demi kepentingan bangsa.

“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujarnya.

Presiden selanjutnya menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut, menurutnya, merupakan amanat para pendiri bangsa yang tidak boleh ditinggalkan.

“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Prabowo.

Sebagai langkah konkret pembenahan tata kelola sumber daya alam, Presiden menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Ia menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan harus dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegasnya.

Selain sektor pertambangan, Prabowo juga menginstruksikan penguatan pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh komoditas yang dikirim ke luar negeri tercatat secara akurat dan mencegah manipulasi laporan volume ekspor yang berpotensi merugikan negara.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden.

Melalui berbagai langkah tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembenahan sistem ekonomi dan pengelolaan kekayaan nasional menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi serta memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Editor: Redaksi

Media Online