MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026. Pertemuan tersebut menitikberatkan pada upaya investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026), itu menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka tersebut melalui mekanisme hukum serta pendekatan hak asasi manusia.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan peristiwa bentrokan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang persoalan sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri untuk memahami akar peristiwa.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan adanya tanggung jawab negara terhadap para korban.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain mendorong investigasi, Anis juga menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab terhadap pemulihan korban. Ia menilai Pemerintah Aceh perlu mengambil posisi yang tegas dan berperan aktif dalam mengawal penyelesaian kasus tersebut.
Menurutnya, keluarga korban saat ini menantikan kepastian penyelesaian melalui jalur hukum. Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya memantau perkembangan kasus, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dan keluarga korban mendapat perhatian.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi antara Komnas HAM dan Pemerintah Aceh perlu diperkuat guna memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyatakan berbagai saran dan masukan yang disampaikan Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh dalam mengawal penanganan peristiwa tersebut.
Ia mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penyelesaian kasus dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Taufik.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Sekda Aceh Taufik didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Komnas HAM dalam mendorong pengungkapan peristiwa secara transparan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan hak-hak korban dan keluarga mereka terpenuhi.
Editor: Redaksi
