MITRABERITA.NET | Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A Jalil menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi pascabencana hidrometeorologi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Syukri saat mengikuti Rapat Koordinasi Rakor secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Kerja Wakil Bupati, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (2/9/2026).
Rakor tersebut membahas implementasi Instruksi Presiden Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
“Pemerintah daerah berkomitmen mendukung percepatan pemulihan jaringan irigasi, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan,” ujar Syukri.
Ia menambahkan, koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani. Dengan begitu, program rehabilitasi bisa berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menjadi acuan utama pemerintah pusat dan daerah. Fokusnya adalah pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta jaringan irigasi tersier yang langsung menyentuh lahan petani.
Hadir mendampingi Wabup Syukri, Asisten II Setdakab Aceh Besar Bidang Perekonomian dan Pembangunan M. Ali, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar Ir. Syahrial Amanullah, Plt Kadis Pertanian Aceh Besar Imam Munandar, Kabag Administrasi dan Pembangunan Fachrurrazi, serta Kabid Sarpras Dinas Pertanian Syahruddin, SP.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang memimpin rakor tersebut meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga komunikasi dan koordinasi.
“Komunikasi antar daerah harus terus dijaga. Kalau ada kendala, segera disampaikan dan dikoordinasikan agar masalah dapat cepat diselesaikan,” kata Fadhlullah.
Ia berharap dengan sinergi yang kuat, proses rehabilitasi jaringan irigasi pascabencana dapat berjalan dengan baik dan mendukung target swasembada pangan nasional.
Rakor ini juga diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Kadis Pengairan Aceh, Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kabiro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Kepala BWSS-I Wilayah Aceh, serta Kepala BPJN Aceh.
Editor: Redaksi
