MITRABERITA.NET | Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 bukan sekadar sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus pelindung daya beli masyarakat. Di tengah kebutuhan belanja pembangunan yang besar, pemerintah menegaskan kesehatan APBN tetap menjadi pijakan utama.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Juda Agung. Purbaya mengatakan, desain RAPBN 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan kesinambungan fiskal.
“APBN memiliki fungsi ganda, pertama sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Yang kedua, sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik, sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan,” ungkap Menkeu.
Untuk mencapai sasaran tersebut, RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan klaster program kerja prioritas nasional dan satu program pendukung (enabler) yang mencakup 60 program kerja.
Delapan klaster itu meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang mendorong belanja negara semakin selektif. Menurut Purbaya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi dan sosial paling besar bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi.
Kebijakan tersebut dilengkapi percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar.
Penguatan dilakukan melalui optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, perluasan pemeriksaan kesehatan, serta revitalisasi rumah sakit.
Di sisi lain, perlindungan sosial tetap diperkuat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang ketahanan pangan dan energi. Pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas pendukung hilirisasi dan infrastruktur di wilayah terdampak bencana agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan.
Untuk sektor perumahan, belanja negara akan diarahkan pada penyediaan rumah murah, renovasi rumah agar memenuhi standar sanitasi, serta penataan permukiman dan lingkungan.
Dengan arah tersebut, RAPBN 2027 diposisikan pemerintah sebagai instrumen yang harus bekerja lebih efektif: menjaga stabilitas ketika ekonomi menghadapi tekanan, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan melalui belanja yang lebih terarah dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: Redaksi
