MITRABERITA.NET | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap pemulihan sektor pertanian pascabencana, terutama kerusakan jaringan irigasi dan lahan persawahan yang kini diperhadapkan dengan ancaman kekeringan.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
FGD tersebut membahas penanganan sektor pertanian, sistem pengairan, serta daerah aliran sungai. Syech Muharram menilai perhatian terhadap Aceh Besar juga perlu ditingkatkan karena kerusakan yang terjadi juga menyasar infrastruktur pendukung produksi pangan.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.
Menurut Syech Muharram, persoalan irigasi menjadi sangat krusial karena Kabupaten Aceh Besar memiliki kawasan pertanian produktif yang cukup luas.
Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen di antaranya telah memiliki jaringan irigasi, sedangkan 45 persen lainnya merupakan sawah yang masih mengandalkan air hujan.
Kerusakan maupun gangguan jaringan pengairan, kata dia, berpotensi langsung mengganggu produktivitas pertanian, terutama ketika Aceh Besar mulai menghadapi ancaman kekeringan.
Lebih dari 2.000 Hektare Sawah Terdampak Kekeringan
Ancaman tersebut kini mulai dirasakan di sejumlah wilayah Aceh Besar. Pemerintah kabupaten bahkan telah menetapkan status siaga kekeringan setelah lebih dari 2.000 hektare sawah terdampak di 19 dari 23 kecamatan.
“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” katanya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Aceh Besar telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Salah satunya dengan memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I.
Namun, Syech Muharram menilai dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan, khususnya untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak dan memperkuat sistem pengairan agar ketahanan produksi pertanian tidak terganggu.
Persoalan yang dihadapi Aceh Besar juga tidak berhenti pada kekeringan. Pemerintah daerah saat ini turut menetapkan status siaga bencana angin kencang.
Hingga Kamis (6/8/2026) sore, tercatat 20 kasus terdampak angin kencang. Peristiwa tersebut antara lain berupa pohon tumbang yang menutup badan jalan, pohon menimpa jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah dan bangunan warga maupun sejumlah dayah di Aceh Besar.
Semen Rp120 Ribu, Bupati Soroti Harga Material Pascabencana
Dalam forum tersebut, Syech Muharram juga mengangkat persoalan lain yang dinilai membebani masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni tingginya harga semen di Aceh.
Ia menyebut harga semen saat ini dapat mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Kondisi tersebut dinilai menjadi beban tambahan bagi masyarakat ketika kebutuhan material bangunan meningkat akibat proses pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.
Syech Muharram meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, terlebih semen yang digunakan masyarakat Aceh diproduksi di daerah sendiri.
“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan distribusi dan kebijakan harga semen perlu dievaluasi agar masyarakat Aceh tidak harus menanggung harga material yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Syech Muharram kembali menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap Aceh Besar.
Ia berharap alokasi anggaran pemulihan pascabencana dapat memperhatikan kebutuhan daerah secara lebih proporsional, terutama untuk sektor pertanian dan infrastruktur pengairan.
“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.
Koordinasi Jadi Kunci Pemulihan
Sementara itu, pelaksanaan FGD dipandu langsung Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh Dr Safrizal ZA, MSi. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Safrizal, penanganan sektor pertanian, irigasi dan daerah aliran sungai membutuhkan langkah terpadu agar persoalan yang muncul dapat segera ditangani.
“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.
Editor: Redaksi
