MITRABERITA.NET | Di tengah dinamika perekonomian nasional dan berbagai tantangan global, industri perbankan di Aceh terus menunjukkan kinerja yang positif. Hingga Mei 2026, pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan perbankan di provinsi paling barat Indonesia itu masih berada dalam tren yang sehat.
Data yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh menunjukkan sektor perbankan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong aktivitas usaha dan investasi masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Aceh, Deddi Peryoga, mengatakan kondisi industri perbankan di Aceh hingga Mei 2026 masih berada dalam kondisi yang kuat dengan fungsi intermediasi yang berjalan optimal.
“Kinerja perbankan Aceh masih menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset, penghimpunan dana masyarakat, hingga penyaluran pembiayaan yang terus meningkat dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga,” ujar Deddi.
Berdasarkan data OJK yang dipaparkan Deddi kepada wartawan fi Kantor OJK Provinsi Aceh pada Kamis (9/7/2026), total aset perbankan umum di Aceh mencapai Rp65,05 triliun atau tumbuh 6,44 persen secara tahunan (year on year/YoY).
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp49,24 triliun, meningkat 15,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Aceh masih sangat tinggi.
Di sisi penyaluran kredit dan pembiayaan, perbankan juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Total pembiayaan mencapai Rp49,95 triliun atau meningkat 11,66 persen secara tahunan.
Deddi menjelaskan, pertumbuhan pembiayaan tersebut mencerminkan semakin besarnya dukungan sektor perbankan terhadap kegiatan ekonomi produktif di Aceh.
“Intermediasi perbankan terus berjalan dengan baik. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat kembali disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, baik kepada pelaku UMKM maupun sektor usaha lainnya,” katanya.
Optimalnya fungsi intermediasi tersebut juga tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 101,43 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dana yang dihimpun perbankan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembiayaan sektor riil.
Di sisi lain, kualitas pembiayaan juga tetap terjaga. Rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 2,16 persen, masih berada pada level yang relatif rendah dan mencerminkan kondisi industri perbankan yang sehat.
Menurut Deddi, stabilnya kualitas pembiayaan menjadi indikator penting bahwa pertumbuhan pembiayaan tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.
Meski demikian, OJK mengingatkan bahwa sektor jasa keuangan tetap perlu mewaspadai sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya risiko perubahan iklim seperti fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada sektor pertanian.
Mengingat struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian, gangguan terhadap produksi pangan dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi serta berdampak pada permintaan pembiayaan di sektor produktif.
Karena itu, OJK terus mendorong perbankan agar tetap memperkuat manajemen risiko sekaligus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kami optimistis industri perbankan Aceh akan tetap tumbuh positif. Namun, kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap diperlukan agar stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan,” tutur Deddi.
Dengan pertumbuhan aset, penghimpunan dana masyarakat, serta pembiayaan yang terus meningkat, industri perbankan di Aceh diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, memperkuat dunia usaha, dan membuka lebih banyak peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Redaksi
