MITRABERITA.NET | Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan meski menghadapi berbagai kritik dan dinamika dalam pelaksanaannya. Alih-alih menghentikan program, pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan tata kelola untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyusul munculnya tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta penghentian program MBG dalam aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Qodari, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, serta membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.
“Program ini tidak akan berhenti karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak sekolah yang setiap hari membutuhkan asupan gizi yang cukup,” kata Qodari dalam keterangannya, Ahad (14/6/2026).
Ia menilai penghentian program bukanlah solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam tahap implementasi. Menurutnya, setiap program besar pasti menghadapi tantangan saat diterapkan di lapangan.
“Dari sebuah gagasan menjadi program operasional tentu ada dinamika dan tantangan. Yang penting bukan berhenti, tetapi melakukan evaluasi dan perbaikan agar program semakin baik,” ujarnya, seperti dilansir Kompas.com.
Qodari menegaskan, pemerintah memahami adanya berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG. Namun, keberadaan kendala teknis maupun administratif tidak boleh menghilangkan manfaat yang selama ini telah diterima kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar.
Ia mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan penataan program secara menyeluruh. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan maupun persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sumber daya dapat difokuskan pada evaluasi dan peningkatan kualitas layanan yang sudah berjalan.
“Semua yang masih dalam tahap persiapan dan belum operasional dihentikan sementara untuk ditata kembali. Tujuannya agar pelaksanaan program lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut meliputi kualitas layanan SPPG, penerima manfaat, kandungan gizi makanan yang disalurkan, sistem tata kelola, hingga keterlibatan pelaku usaha dan vendor lokal.
Menurut Qodari, proses evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Kami mengevaluasi seluruh komponen program, mulai dari penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan pelibatan vendor lokal,” katanya.
Pemerintah juga mengklaim program MBG telah memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah yang kini memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi dan sarapan yang lebih teratur.
Pernyataan pemerintah tersebut muncul setelah Program MBG menjadi salah satu isu yang disorot dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah, salah satunya meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Meski demikian, pemerintah memastikan program yang menjadi salah satu agenda unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tetap berlanjut. Fokus pemerintah saat ini bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Editor: Redaksi
