MITRABERITA.NET | Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan akses beasiswa dalam pendidikan tinggi nasional, saat memimpin Taklimat Presiden Republik Indonesia bersama Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah arahan penting terkait penguatan pendidikan tinggi, mulai dari perluasan akses beasiswa, penguatan sains dan teknologi, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa para rektor dan guru besar menyambut positif forum dialog langsung dengan Kepala Negara. Bahkan, mereka berharap agar pertemuan serupa dapat dilaksanakan secara rutin sebagai wadah komunikasi strategis antara pemerintah dan kalangan akademisi.
“Ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar agar forum-forum seperti ini bisa lebih dirutinkan kembali,” ujar Mensesneg dalam keterangan resmi BPMI Setpres, dikutip MITRABERITA.NET, Jumat 16 Januari 2026.
Dalam taklimat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi pendidikan tinggi nasional, khususnya terkait jumlah mahasiswa dan distribusi penerima beasiswa.
Saat ini, jumlah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Indonesia mencapai sekitar 9,9 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut, penerima beasiswa masih relatif terbatas, yakni hanya sekitar 1,1 juta orang.
Menanggapi data tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan penghitungan ulang serta merumuskan kebijakan baru agar cakupan penerima beasiswa dapat diperluas secara signifikan.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, terutama Mendiktisaintek dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, mengformulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa,” lanjutnya.
Selain persoalan akses beasiswa, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Prabowo mengarahkan agar alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lebih difokuskan pada bidang tersebut.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi langkah percepatan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini semakin canggih.
“Beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80 persen, karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkap Mensesneg.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan krusial lainnya, yakni kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis. Pemerintah, kata Mensesneg, telah menyiapkan dua langkah utama untuk menjawab tantangan tersebut.
“Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran, untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum,” jelasnya.
Selain dokter umum dan spesialis, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan dokter gigi, farmasi, serta teknologi kesehatan, seiring pesatnya perkembangan peralatan medis berbasis teknologi.
Adapun rencana pembentukan fakultas-fakultas baru tersebut saat ini masih dalam tahap pemetaan kebutuhan dan penentuan lokasi. “Titiknya belum, sedang dalam proses kita identifikasi, sebaiknya ada di mana dan berapa kira-kira yang kita perlukan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
