MITRABERITA.NET | Komisi II DPR RI secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan permanen Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, dalam kunjungan kerja ke Banda Aceh, Jumat 25 Juli 2025.
Harapan rakyat Aceh akan masa depan pembangunan yang berkelanjutan mendapat angin segar. Dukungan tersebut juga disambut gembira oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah.
Dalam pertemuan resmi yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh, rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dr. Dede Yusuf, menyatakan kesiapan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mendalami kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen.
Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh yang selama ini masih sangat bergantung pada dukungan dana Otsus.
Wagub Fadhlullah dalam sambutannya menegaskan bahwa Dana Otsus telah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan Aceh, dengan kontribusi mencapai 77 persen dari total belanja daerah.
“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama di sektor-sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kami berharap Komisi II memperjuangkan bukan hanya perpanjangan, tetapi permanenisasi Dana Otsus,” ujarnya.
Sejumlah kepala dinas turut memaparkan urgensi kebijakan ini. Kepala Bappeda Aceh menyebutkan bahwa tanpa Dana Otsus, Aceh berpotensi mengalami perlambatan serius dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Hal senada juga diungkapkan Direktur RSUD Zainoel Abidin, yang menekankan pentingnya Otsus dalam mendukung layanan BLUD rumah sakit provinsi.
Menanggapi permintaan Pemerintah Aceh, Dr. Dede Yusuf menyatakan bahwa Aceh berhak mendapatkan perlakuan setara dengan daerah-daerah lain yang juga menerima Dana Otsus, seperti Papua.
“Kalau Papua bisa mendapat perhatian khusus, Aceh juga patut dihargai. Ini soal keadilan. Kami siap bahas lebih lanjut dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujar Dede Yusuf tegas.
Dukungan senada juga datang dari anggota Komisi II lainnya, termasuk Aria Bima (PDIP), Ahmad Heryawan (PKS), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), dan Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP).
Mereka menilai bahwa Otsus Aceh bukan hanya perlu diperpanjang, tapi harus dipermanenkan sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah, kontribusi, dan dinamika khusus Aceh dalam bingkai NKRI.
“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan terhadap sejarah dan pengorbanan Aceh,” tegas Aria Bima.
Pemerintah Aceh Siap Lanjutkan Dialog Strategis
Wagub Aceh juga mengusulkan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) lanjutan di Jakarta bersama kementerian terkait agar aspirasi Aceh lebih terdengar di tingkat nasional.
“Terima kasih atas komitmen tulus DPR RI. Kami ingin memastikan suara Aceh diperjuangkan, bukan hanya didengar,” kata Fadhlullah.
Dalam kesempatan yang sama, beberapa kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan di Aceh, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat ke Aceh, hingga minimnya keterwakilan pemuda Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN.
Wagub juga menyinggung masalah harga tiket pesawat Jakarta–Aceh yang bisa menembus Rp12 juta saat hari besar, dan mengingatkan kontribusi rakyat Aceh dalam sejarah penerbangan nasional.
“Rakyat Aceh dulu menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia. Tapi kini, kami justru sulit terbang ke kampung halaman sendiri,” ujar Fadhlullah.
Masalah legalitas kawasan hutan di Gayo Lues juga turut dibahas, di mana lima desa masih terhambat status administrasi karena masuk kawasan kehutanan, meskipun telah dihuni selama puluhan tahun.
Editor: Redaksi
