MITRABERITA.NET | Tokoh senior Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk. Usman Abdullah alias Usman Tambo, mantan kombatan yang pernah mengikuti pelatihan militer di Tripoli, Libya, mengeluarkan pernyataan tegas namun bijak terkait polemik penyerahan empat pulau milik Aceh kepada Provinsi Sumatera Utara.
Dalam seruannya, Usman Tambo mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu memperjuangkan hak dan martabat wilayahnya dengan cara yang damai, bermartabat, dan berlandaskan pada perjanjian damai Helsinki.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, namun kini diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Empat pulau itu milik Aceh. Itu tanah nenek moyang kita, dan kita tidak akan diam. Tapi kita tidak ingin darah kembali tumpah, cukup sudah sejarah kelam yang kita lalui,” ujar Usman Tambo, Senin 16 Juni 2025.
Panglima GAM Wilayah Pidie itu juga memperingatkan pemerintah pusat agar tidak membuat kebijakan yang justru membuka luka lama rakyat Aceh yang sejatinya belum sembuh pasca konflik berdarah selama 30 tahun lebih.
“Jangan pancing rakyat Aceh lagi dengan kebijakan yang aneh. Sudah cukup konflik puluhan tahun. Kita sudah berdamai, dan damai itu harus dijaga bersama, jangan membebankan hanya rakyat Aceh saja menjaga perdamaian sementara pemerintah pusat bisa berbuat sesuka hati yang memancing amarah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Aceh sudah memilih jalan damai, tetapi bukan berarti harus diam saat hak-hak wilayahnya diabaikan atau dirampas secara sepihak.
Menurutnya, perdamaian yang diperjuangkan sejak MoU Helsinki 2005 lalu merupakan warisan berharga yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan birokrasi yang tidak berpihak atau sekedar untuk kepentingan elit tertentu.
“Jangan anggap diamnya Aceh itu karena takut. Kami menghormati perdamaian. Tapi bila keadilan diinjak-injak, kami wajib bersuara,” tegasnya.
Usman Tambo mengajak seluruh tokoh adat, ulama, akademisi, dan pemuda Aceh untuk menyatukan barisan memperjuangkan kembalinya keempat pulau tersebut ke wilayah Aceh. Namun, ia menegaskan bahwa semua langkah harus ditempuh secara konstitusional dan damai.
“Mari kita duduk bersama. Jangan saling menyalahkan, tapi bersatu mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Ini bukan soal ego, ini soal kedaulatan dan marwah Aceh,” pungkasnya.
Penulis: Hidayat| Editor: Redaksi
