MitraBerita | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah di Indonesia menggunakan taktik licik untuk memanipulasi angka inflasi demi menjaga citra positif wilayah mereka.
Dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube BPS, Tito menjelaskan modus operandi ini dan dampaknya terhadap data ekonomi nasional.
Tito menjelaskan bahwa para kepala daerah merasa tertekan untuk menunjukkan angka inflasi yang rendah, terutama mengingat adanya sanksi tegas bagi mereka yang gagal mengendalikan inflasi.
Sanksi tersebut bisa berupa pemecatan bagi penjabat kepala daerah, sementara kepala daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat.
Setiap tiga bulan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif antara Rp6 miliar hingga Rp10 miliar kepada pemerintah daerah yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah.
“Situasi ini menciptakan motivasi bagi kepala daerah untuk mencari cara-cara licik agar angka inflasi terlihat baik,” ungkap Tito, seperti dilansir bisnis.com.
BPS Terlibat
Salah satu strategi yang banyak digunakan adalah dengan mendatangi kantor BPS di kabupaten atau kota mereka untuk meminta bantuan dalam memanipulasi data inflasi.
Sementara taktik yang paling mencolok adalah pengadaan pasar murah secara dadakan, yang kerap dilakukan oleh kepala daerah.
Tito menjelaskan bahwa menjelang survei BPS, beberapa kepala daerah akan mengadakan pasar murah dengan harga komoditas yang jauh lebih rendah dari biasanya.
“Dengan cara ini, ketika BPS melakukan survei, data yang mereka kumpulkan menunjukkan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya,” tambahnya.
Tito mengingatkan pentingnya bagi BPS untuk tetap objektif dalam pengumpulan data dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik manipulatif seperti ini. Ia menyarankan agar BPS melakukan survei di lokasi yang berbeda untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.
Praktik-praktik ini, menurut Tito, dapat berdampak serius pada daya beli masyarakat. “Ketika data inflasi tidak akurat, kebijakan yang diambil pun berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Tito menekankan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan isu inflasi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Jokowi kerap melakukan kunjungan kerja ke pasar-pasar untuk mengecek harga komoditas secara langsung.
Tito berharap agar kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat dapat lebih efektif.
Dengan penekanan pada transparansi dan akurasi data, Mendagri berharap bahwa praktik-praktik manipulatif ini dapat diminimalisir di masa mendatang, demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
