Rakor yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy itu dihadiri seluruh kepala Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera. Hadir juga Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryantio.
Dalam paparan yang disampaikannya, Bustami Hamzah melaporkan bahwa kemiskinan di Aceh mengalami penurunan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 14,23% atau sekitar 804.530 orang, menurun sebesar 0,22 poin dibandingkan Maret 2023. Angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan signifikan, dari 3,47% pada tahun 2021 menjadi 1,83% pada tahun 2023.
“Walaupun penurunan ini sangat menggembirakan, masih ada kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, seperti disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus,” ujar Bustami.
Di Aceh, terdapat 20.193 orang dengan disabilitas, 6.529 lanjut usia terlantar, 4.909 anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), dan 142 tuna sosial.
Bustami juga menekankan pentingnya kebijakan teknis yang lebih inklusif dari pemerintah pusat untuk mengintegrasikan program, anggaran, dan sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem secara terpadu. Hal ini termasuk konvergensi data kemiskinan melalui integrasi sistem pendataan di daerah.
“Dengan kebijakan yang lebih inklusif, pengentasan kemiskinan akan menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara luas,” tutupnya.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Aceh.