MITRABERITA.NET | Kritik tajam kembali disampaikan dari Aceh terkait lambannya respons pemerintah pusat terhadap penanganan banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Akademisi bidang hukum dan pemerintahan, Dr. Teuku Rasyidin, SH, MH, menilai pemerintah pusat telah gagal membaca urgensi situasi yang semakin memburuk setiap jamnya.
Menurut Dr. Teuku Rasyidin, kondisi banjir di Sumatera sudah berada di titik yang tidak lagi dapat dijelaskan sebagai bencana biasa. Ia menegaskan data dan fakta di lapangan sudah lebih dari cukup untuk menetapkan status darurat bencana, namun keputusan dari pusat tak kunjung datang.
“Kerusakan sudah meluas, pelayanan dasar lumpuh, ribuan keluarga terisolasi, jalan nasional putus, dan infrastruktur vital hancur. Kalau kondisi seperti ini belum dianggap darurat, lalu apa definisi darurat menurut pemerintah?” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip media, pada Ahad 7 Desember 2025.
Sebagai ahli hukum, ia mengatakan bahwa syarat administratif dan faktual untuk menetapkan status darurat nasional telah terpenuhi.
Itu sebabnya, ia menegaskan bahwa keterlambatan saat ini bukan lagi persoalan teknis, tetapi sepenuhnya berada pada ranah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ini bukan lagi soal prosedur. Semua syarat hukum sudah jelas. Sekarang tinggal kemauan politik pemerintah pusat. Kita tidak bisa menunggu bencana semakin menelan korban,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kecepatan dan kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas, terutama dalam bencana dengan cakupan seluas ini. Keterlambatan intervensi pusat membuat dampak banjir merembet ke wilayah yang sebelumnya aman.
“Banjirnya mungkin tidak sampai ke daerah lain, tapi dampaknya sampai. Logistik tersendat, layanan kesehatan terganggu, ekonomi lumpuh. Ini efek domino yang nyata,” katanya.
Dengan bahasa lebih lugas, Dr. Teuku Rasyidin menyebut bahwa pemerintah pusat tampak seperti menunggu laporan sempurna, sementara warga di lapangan sedang menghadapi kondisi darurat dan kelaparan.
Editor: Redaksi
