MitraBerita | Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, mengikuti rapat koordinasi virtual dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kamis 31 Oktober 2024.
Rapat ini membahas antisipasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 yang harus segera diselesaikan oleh para kepala daerah.
Mendagri Tito menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar risiko terhadap kondisi sosial di daerah dapat diminimalkan.
Tito mengingatkan kepada para kepala daerah untuk memprioritaskan penanganan PHK dan UMP, sembari tetap fokus pada suksesnya Pilkada 2024.
Tito juga menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah preventif melalui komunikasi dan mediasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, dengan melibatkan pihak keamanan seperti TNI, Polri, BIN, dan kejaksaan untuk memahami keputusan yang diambil.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya membangun sistem deteksi dini terhadap potensi PHK di setiap daerah.
Ia mendorong dialog antara perusahaan dan buruh untuk mencari solusi terbaik demi kelangsungan usaha dan pekerjaan.
Dalam rapat tersebut, Pj Gubernur Safrizal didampingi oleh para pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh.
