MITRABERITA.NET | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana setelah jumlah korban meninggal dunia akibat banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang terus bertambah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menetapkan perpanjangan status tersebut pada Selasa 9 Desember 2025, karena melihat situasi lapangan yang masih jauh dari pulih.
Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025, yang menetapkan perpanjangan status tanggap darurat selama 14 hari mulai 9 hingga 22 Desember 2025.
Sementara itu, data Pos Pendamping Nasional per Senin 8 Desember mencatat 234 orang meninggal dunia, sementara 95 orang masih hilang dan 20.474 warga mengungsi.
Angka ini diperkirakan dapat bertambah, mengingat saat ini proses pencarian masih terus berlangsung di beberapa titik lokasi terdampak parah.
Banyak daerah masih terisolasi akibat rusaknya jembatan, putusnya jalur darat, dan terganggunya jaringan air bersih. Kondisi medan yang berat dan cuaca yang tidak menentu membuat proses pencarian korban menjadi lebih sulit.
Gubernur Mahyeldi menegaskan perpanjangan status darurat diperlukan agar pemerintah dapat mengerahkan segala sumber daya secara cepat dan terkoordinasi, baik dari tingkat provinsi maupun nasional.
“Perlu percepatan-percepatan dalam kondisi darurat ini. Seluruh kebutuhan untuk pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sedang dihitung secara menyeluruh,” kata Mahyeldi.
Dengan penetapan status ini, Pos Komando Terpadu dan Pos Pendamping Provinsi diberi kewenangan lebih untuk mengatur pengerahan alat berat, logistik, personel SAR, serta penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolir.
Hingga saat ini, sejumlah sarana dan prasarana dasar belum dapat difungsikan, termasuk jalan utama, jembatan penghubung antarwilayah, dan jaringan pendistribusian air bersih.
Informasitertulis dari BNPB menjelaskan bahwa kondisi ini membuat puluhan ribu warga harus bertahan di posko pengungsian dengan kebutuhan logistik yang masih mendesak.
Perbaikan infrastruktur darurat masih berlangsung di berbagai titik. Posko kabupaten/kota mendapatkan dukungan penuh dari Posko Terpadu, Pos Pendamping Nasional, serta bantuan masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan pihak swasta.
Selain terus melakukan evakuasi dan pencarian korban yang belum ditemukan, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan akses jalan, perbaikan jembatan darurat, distribusi air bersih, dan percepatan penyaluran bantuan pangan bagi pengungsi.
Editor: Redaksi
