MITRABERITA.NET | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Aceh Besar berhasil menuntaskan penyaluran Dana Desa Tahap 1 Tahun 2025 untuk 603 gampong secara tepat waktu dan menyeluruh.
Kepala DPMG Aceh Besar, Carbaini, menyampaikan langsung kabar ini kepada awak media, Kamis 11 Juni 2025. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pimpinan daerah.
“Alhamdulillah, kita telah berhasil menyelesaikan pencairan Dana Desa tahap pertama untuk seluruh gampong di Aceh Besar. Bahkan, penyaluran tahap kedua juga telah dimulai dan sudah berhasil dicairkan untuk dua gampong,” ungkapnya.
“Ini adalah keberhasilan kolektif, tidak lepas dari arahan dan dukungan Bapak Bupati H. Muharram Idris (Syeh Muharram) dan Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil,” ujar Carbaini.
Data terbaru yang dihimpun dari Aplikasi OM-SPAN TKD Kementerian Keuangan per 11 Juni 2025, menunjukkan Aceh Besar menjadi salah satu daerah dengan capaian penyaluran tertinggi di Aceh, baik untuk Dana Desa earmark (penggunaan khusus) maupun non-earmark (penggunaan umum).
Secara nasional, penyaluran Dana Desa tahap I di seluruh Indonesia telah mencapai:
- Earmark: Rp 1,47 triliun untuk 6.356 desa (97,83%)
- Non-earmark: Rp 915 miliar untuk 6.353 desa (97,78%)
Sementara itu, penyaluran tahap II baru menjangkau 50 desa secara earmark dan 59 desa secara non-earmark.
Total penyaluran Dana Desa nasional hingga saat ini mencapai angka Rp 2,4 triliun atau 50,84% dari total anggaran Dana Desa Tahun 2025.
Dengan dana yang telah cair, gampong-gampong di Aceh Besar diharapkan segera merealisasikan berbagai program pembangunan, baik dalam bidang infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan stunting, maupun pengembangan potensi desa berbasis teknologi dan ekonomi lokal.
Kepala DPMG juga menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal proses pelaporan dan penggunaan dana agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
Editor: Redaksi
