MitraBerita | Aceh merupakan provinsi yang terdiri dari 23 kabupaten kota, dengan total 285 kecamatan, dan 6.497 gampong (desa). Jumlah penduduk Aceh saat ini mencapai 5,5 juta jiwa.
Mayoritas masyarakat Aceh menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Saat ini banyak warga Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan.
Data terbaru menunjukkan Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera, dengan angka kemiskinan mencapai 14,45%, dan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi masalah untuk segera diselesaikan.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah saat Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 Regional Sumatera di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Senin 5 Agustus 2024, kemiskinan ekstrem Aceh pada tahun 2023 yaitu 1,83%.
“Walaupun penurunan ini sangat menggembirakan, masih ada kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, seperti disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus,” ujar Bustami.
Sementara itu, Akademisi USK Dr Amri mengatakan, sejak tahun 2008 hingga 2024, Aceh telah menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 106 triliun. Meskipun begitu, kemiskinan ekstrem masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK itu pun mengusulkan solusi konkret untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Aceh akan lenyap pada tahun depan.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan Dr Amri yaitu pemanfaatan dana desa yang dialokasikan khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di desa desa. Apalagi, jumlah dana desa di Aceh setiap tahunnya mencapai Rp 4,7 Triliun.
“Kepala desa, sebagai pihak yang paling memahami situasi kemiskinan di wilayahnya, harus dilibatkan secara aktif dalam proses ini. Selain itu, dana Otsus Aceh tahun 2024 yang sebesar Rp 4,2 triliun juga perlu dimanfaatkan secara optimal,” katanya, Selasa 6 Agustus 2024.
Lebih jauh, Pemegang sertifikat Planning and Budgeting dari Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo Jepang tersebut menyarankan agar Pemerintah memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan perusahaan yang beroperasi di Aceh.
“Perusahaan perusahaan di sektor pertambangan, agraris, manufaktur, perdagangan, dan jasa harus berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia menegaskan, untuk mencapai target ini, langkah kongkret dari Pemerintah Daerah Aceh sangat diperlukan. “Jika pemerintah daerah serius dan berkomitmen dalam pelaksanaan strategi ini, kemiskinan ekstrem di bumi Serambi Mekkah bisa menjadi bagian dari masa lalu,” pungkasnya.
“Ayo bangun Indonesia mulai dari desa. Desa maju kabupaten maju, provinsi maju dan Indonesia maju. Sehingga tercapai Indonesia Emas pada tahun 2045,” tutupnya.
