MITRABERITA.NET | Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih.
Hal itu disampaikan Muzakir Manaf saat peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa yang berlangsung di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis 22 Mei 2025.
Dalam sambutannya di hadapan ribuan kepala desa/tuha peut se-Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian desa.
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami sangat menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan program ini di Aceh,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh. Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya.
Mualem menyatakan masyarakat sangat antusias menyambut program Koperasi Merah Putih, di mana hal itu menjadi gerakan ekonomi kolektif yang berbasis potensi lokal.
Untuk itu Mualem mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bergerak bersama, menggali kekuatan sektor unggulan desa seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ia juga berharap agar dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap pembentukan, tetapi juga meliputi pendampingan regulasi, pelatihan, akses permodalan, serta penguatan kelembagaan koperasi di desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, dalam paparannya mengungkapkan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda strategis nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia pada akhir Juni dan peluncurannya akan dilakukan Presiden pada 12 Juli mendatang.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia bisa menjadi badan usaha yang punya bank, pabrik, bahkan mengelola kebun sawit atau eks sumur minyak. Pemerintah menyiapkan model bisnis koperasi yang kuat, lengkap dengan kantor, toko sembako, simpan pinjam, klinik, gudang, truk distribusi, hingga menjadi agen LPG (bersubsidi), pupuk, dan gabah,” jelas Ferry.
Ia juga menyoroti tingginya rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen. “Koperasi desa diharapkan bisa menjadi solusi konkret dalam memperpendek rantai distribusi, meningkatkan margin petani, dan menjaga stabilitas harga,” katanya.
Acara ini turut dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, camat, keuchik, serta para tokoh masyarakat.
