MitraBerita | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2024 menjadi momen penting dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023.
Rapat ini dihadiri oleh Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haytar, beserta pejabat tinggi lainnya, termasuk Pj Gubernur Aceh, Panglima Kodam, dan Kapolda Aceh, di Gedung Ruang Serbaguna Kantor DPRA, Senin 15 Juli 2024.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRA, Irfannusir, menyampaikan laporan komprehensif mengenai berbagai komponen keuangan penting, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh.
Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan telah berjalan baik, meski ada catatan mengenai peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pajak.
Dalam keputusan Rapat Pimpinan DPRA yang berlangsung pada 1 Juli 2024, disepakati bahwa Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan membahas rancangan tersebut dengan pendampingan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Hasil telaah selama kunjungan lapangan ke daerah pemilihan menegaskan bahwa APBA 2023 adalah penjabaran nyata dari prioritas anggaran Pemerintah Aceh, mendukung aspek-aspek krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Meskipun ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,23 persen pada tahun 2023, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan regional Sumatera.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,70, namun tingkat kemiskinan Aceh tetap tertinggi di Sumatera, meski mengalami penurunan menjadi 14,45%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tetap tinggi di angka 6,03%.
Badan Anggaran DPRA memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Aceh dalam mengendalikan inflasi, tetapi menekankan perlunya langkah lebih lanjut untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran demi kemajuan provinsi yang kaya akan budaya dan sumber daya ini.
