DINAMIKANASIONAL

Habiburokhman Desak Kepolisian Usut Dugaan Pemerkosaan yang Seret Nama Oknum Bupati

×

Habiburokhman Desak Kepolisian Usut Dugaan Pemerkosaan yang Seret Nama Oknum Bupati

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa. Foto: Dok. DPR RI.

MITRABERITA.NET | Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengusut secara serius dugaan kasus pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang. Ia meminta aparat kepolisian bertindak profesional, transparan, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat publik yang dilaporkan.

Habiburokhman mengungkapkan, dirinya telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan dugaan tindak pidana tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara cepat dan objektif tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan pihak yang dilaporkan.

“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, pada Sabtu (14/11/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Bahkan, ia meminta pihak yang dilaporkan ditahan apabila persyaratan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.

“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Tidak hanya mendorong proses hukum, Habiburokhman juga memastikan partainya akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menyebut sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

Ia juga mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Habiburokhman, jabatan publik tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law, tanpa terkecuali pejabat negara maupun kepala daerah.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Berdasarkan informasi yang disampaikan, peristiwa itu bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.

Laporan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Habiburokhman berharap aparat kepolisian mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam menangani perkara tersebut. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga harus menjadi perhatian agar hak-haknya memperoleh keadilan tetap terjamin.

Editor: Redaksi

Media Online