Penulis: Hidayat Pulo (Wartawan Mitraberita)
TIDAK ada yang keliru dengan sebuah lembaga pemerintah memiliki kendaraan operasional. Dalam menjalankan tugas, mobilitas tentu diperlukan. Apalagi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memiliki cakupan kerja yang luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai kelompok masyarakat di seluruh Aceh.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika pengadaan kendaraan operasional itu mencapai Rp17,25 miliar dan kemudian menjadi perbincangan publik.
Bukan hanya soal berapa harga mobil yang akan dibeli, tetapi tentang pesan yang muncul di tengah masyarakat, apakah belanja tersebut benar-benar menjadi prioritas sebuah lembaga yang membawa amanah besar dari proses perdamaian Aceh?
Di titik inilah persoalan BRA berpotensi menyeret citra Pemerintah Aceh, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Bukan karena Mualem harus dianggap sebagai pihak yang memerintahkan pembelian kendaraan tersebut.
Sejauh informasi yang tersedia, tidak semestinya publik Aceh langsung menyimpulkan bahwa Gubernur menentukan merek, tipe, jumlah atau spesifikasi kendaraan yang dipersoalkan. Tetapi politik pemerintahan memiliki konsekuensi yang berbeda.
Ketika sebuah kebijakan menggunakan anggaran Pemerintah Aceh dan berlangsung dalam periode kepemimpinan Mualem, maka persepsi publik Aceh hampir pasti akan mengaitkannya dengan pemerintahan yang sedang berjalan.
Apalagi muncul anggapan di ruang publik bahwa Ketua BRA telah mendapatkan persetujuan Mualem untuk menjalankan kebijakan tersebut. Anggapan itulah yang perlu segera dijernihkan.
Jika benar terdapat persetujuan gubernur, publik tentu berhak mengetahui dalam konteks apa persetujuan itu diberikan. Apakah persetujuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional BRA secara umum, atau sampai pada keputusan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi kendaraan?
Sebaliknya, jika tidak ada persetujuan langsung dari Mualem terkait detail pengadaan, maka Pemerintah Aceh juga perlu memberikan penjelasan agar keputusan tersebut tidak terus-menerus dipersepsikan sebagai keputusan pribadi gubernur melalui Ketua BRA. Sebab diam dalam situasi seperti ini bisa menjadi persoalan tersendiri.
Mualem memiliki modal politik dan citra yang cukup kuat sebagai tokoh perdamaian Aceh. Ia merupakan salah satu figur yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan konflik hingga perdamaian Aceh. Karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap bagaimana lembaga-lembaga yang berkaitan dengan reintegrasi dikelola.
BRA bukan sekadar satuan kerja pemerintah biasa. Nama lembaga ini melekat dengan sejarah panjang perdamaian Aceh. Ia dibentuk untuk mengurus persoalan reintegrasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang terdampak konflik. Karena itu, setiap rupiah yang dikelola BRA akan selalu berada dalam sorotan publik yang berbeda dibandingkan belanja rutin lembaga pemerintah lainnya.
Ketika masyarakat mendengar angka Rp17,25 miliar untuk kendaraan mewah BRA, pertanyaan yang muncul sangat sederhana, mengapa kebutuhan kendaraan sebesar itu menjadi prioritas?
Pertanyaan tersebut semakin sensitif ketika masih ada mantan kombatan, korban konflik, keluarga korban konflik, serta masyarakat terdampak konflik Aceh yang membutuhkan pemberdayaan dan dukungan ekonomi.
Publik tentu tidak sedang mengatakan bahwa BRA di bawah kepemimpinan Jamaluddin tidak membutuhkan kendaraan. Yang dipersoalkan adalah skala prioritasnya.
Apakah dengan anggaran Rp17,25 miliar, BRA tidak dapat memilih skema kendaraan yang lebih efisien? Apakah seluruh kendaraan memang benar-benar diperlukan? Apakah ada kajian kebutuhan? Apakah kendaraan lama sudah tidak layak digunakan? Dan apakah manfaat belanja tersebut jauh lebih besar dibandingkan jika sebagian anggarannya diarahkan untuk program yang langsung menyentuh penerima manfaat?
Inilah pertanyaan yang semestinya dijawab secara terbuka. Jika semua jawabannya memiliki dasar yang kuat, polemik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah. Pemerintah cukup membuka argumentasi kebutuhan, perencanaan, spesifikasi, mekanisme pengadaan dan peruntukannya.
Masalahnya, ketika penjelasan tidak hadir secara memadai, ruang kosong itu akan diisi oleh persepsi. Dan persepsi politik sering kali tidak mengenal batas antara “keputusan BRA” dan “keputusan Pemerintah Aceh”.
Di sinilah risiko terhadap Mualem muncul. Bahkan jika Mualem tidak terlibat langsung dalam menentukan kendaraan tersebut, citra pemerintahannya tetap dapat terkena dampak karena masyarakat melihat BRA sebagai bagian dari pemerintahan Aceh.
Lebih-lebih jika berkembang kesan bahwa Ketua BRA mendapatkan lampu hijau dari gubernur.
Sekali lagi, persoalannya bukan membuktikan bahwa Mualem bersalah. Justru sebaliknya, Mualem perlu diberi ruang untuk memastikan bahwa keputusan yang kontroversial itu tidak menjadi beban politik bagi dirinya dan pemerintahan yang dipimpinnya.
Mualem memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa lembaga reintegrasi bekerja sesuai tujuan awalnya.
Karena itu, jika sebuah kebijakan BRA ternyata menimbulkan keresahan publik, melakukan evaluasi bukan berarti mengakui kesalahan. Dalam pemerintahan yang sehat, evaluasi justru merupakan bentuk keberanian memperbaiki keputusan.
Bahkan, apabila setelah dikaji ditemukan bahwa pengadaan tersebut tidak menjadi prioritas paling mendesak, mengubah atau meninjau kembali keputusan akan menjadi langkah politik yang justru dapat memperkuat citra Mualem.
Masyarakat akan melihat bahwa gubernur tidak sekadar mempertahankan keputusan bawahannya, tetapi bersedia mendengar kritik dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan administratif.
Di sinilah kepemimpinan diuji. Bukan pada keberanian mempertahankan sebuah keputusan, tetapi pada keberanian mengoreksi keputusan ketika muncul alasan yang lebih kuat untuk melakukannya.
Jika kendaraan tersebut memang sangat dibutuhkan, jelaskan secara terbuka. Jika jumlahnya 23 unit, jelaskan mengapa harus 23. Jika spesifikasinya tinggi, jelaskan alasan teknisnya. Jika anggarannya Rp17,25 miliar, jelaskan perhitungannya. Dan jika seluruh proses telah sesuai aturan, buka informasi itu kepada masyarakat.
Transparansi adalah cara paling sederhana untuk memisahkan fakta dari persepsi. Sebaliknya, jika ternyata masih terdapat ruang untuk melakukan efisiensi, mengurangi jumlah kendaraan atau mengalihkan sebagian anggaran kepada program yang lebih menyentuh kelompok sasaran BRA, keputusan untuk melakukan perubahan justru dapat menjadi pesan kuat.
Pesannya jelas: pemerintahan Mualem tidak alergi terhadap kritik. Ini penting karena citra Mualem tidak hanya dibangun dari masa lalunya sebagai tokoh pergerakan Aceh Merdeka, tetapi juga dari bagaimana ia memimpin Aceh hari ini.
Masyarakat akan menilai apakah keberpihakan terhadap rakyat benar-benar tercermin dalam setiap kebijakan anggaran. Apalagi ketika yang dipertaruhkan adalah lembaga yang membawa nama reintegrasi Aceh.
Jangan sampai persoalan kendaraan mewah yang disebut-sebut sebagai kendaraan operasional itu kemudian menutupi kerja-kerja baik yang mungkin pernah dilakukan Jamaluddin selama menjabat Ketua BRA.
Jangan pula polemik administrasi dan belanja operasional membuat publik lupa bahwa masih ada pekerjaan besar untuk memastikan amanah perdamaian benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat.
Karena itu, Mualem tidak perlu diseret sebagai pihak yang bersalah. Yang dibutuhkan justru adalah kejelasan sikap. Jika pengadaan itu memang tepat, pertahankan dengan argumentasi yang transparan.
Jika perlu dikoreksi, koreksi. Jika perlu dikurangi, kurangi. Dan jika perlu ditunda untuk memastikan seluruh aspek kebutuhan dan efisiensinya, menunda bukanlah sebuah kekalahan. Justru keputusan seperti itu dapat menjadi cara untuk menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kendaraan, yaitu kepercayaan publik.
Sebab pada akhirnya, Rp17,25 miliar bukan hanya persoalan angka dalam dokumen anggaran. Ia akan menjadi simbol tentang bagaimana pemerintahan Mualem dan Dek Fadh menentukan prioritas.
Dan bagi Mualem, tantangannya bukan sekadar memastikan BRA memiliki kendaraan yang cukup untuk bekerja. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan masyarakat percaya bahwa setiap kebijakan pemerintahannya benar-benar diarahkan untuk menjaga amanah perdamaian dan memperbaiki kehidupan rakyat Aceh khususnya kombatan dan korban konflik.
Jika polemik ini dibiarkan tanpa penjelasan dan tanpa evaluasi, bukan mustahil keputusan di tingkat lembaga justru menjadi beban dan citra buruk bagi Mualem dan Dek Fadh.
Namun jika Mualem mampu menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat dikaji, dikoreksi dan dipertanggungjawabkan kepada publik, polemik ini justru bisa menjadi kesempatan memperkuat citra kepemimpinannya.
Sebab pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang tidak pernah dikritik, melainkan pemimpin yang mampu memastikan kritik tidak berubah menjadi hilangnya kepercayaan rakyat.(*)
Editor: Redaksi
