MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh memastikan dukungan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp2,5 triliun untuk memulihkan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi terus berjalan. Dari total dukungan tersebut, alokasi yang berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah untuk Pemerintah Provinsi Aceh mencapai Rp9,7 miliar, sementara sebagian besar anggaran lainnya dikelola melalui Satker Pusat dan balai Kementan.
Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026). Konferensi pers turut dihadiri Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi, untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta.
M. Nasir menjelaskan, total dukungan Rp2,5 triliun tersebut diarahkan untuk pemulihan sektor pertanian, terutama lahan sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada Satker Daerah. Dana itu terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah tersebut telah mencapai 50,3 persen.
Namun, M. Nasir menegaskan dana tersebut tidak berada di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Jadi dana itu tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di KPPN Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Rp2 Triliun untuk Alsintan hingga Bibit Pertanian
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan pertanian melalui pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, hingga penyediaan berbagai jenis benih dan bibit.
Komoditas yang menjadi sasaran antara lain padi, jagung, kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Menurut M. Nasir, dukungan tersebut tidak seluruhnya disalurkan dalam bentuk dana tunai kepada pemerintah daerah. Sebagian besar diberikan melalui program dan barang yang langsung diterima oleh penerima manfaat dari Kementerian Pertanian.
Saat ini, sejumlah program masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan. Sementara sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.
Puluhan Ribu Hektare Sawah Terdampak
Besarnya dukungan pemerintah pusat tersebut berkaitan erat dengan skala kerusakan sektor pertanian akibat bencana hidrometeorologi di Aceh.
Data yang dipaparkan Pemerintah Aceh mencatat sebanyak 57.485 hektare sawah terdampak. Dari jumlah tersebut, 27.437 hektare mengalami rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah dilaporkan hilang.
Untuk lahan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, program optimalisasi lahan dan rehabilitasi telah berjalan dengan cakupan mencapai 40.852 hektare.
Tak hanya sektor persawahan, bencana juga memberikan dampak besar terhadap perkebunan. Luas lahan perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektare.
Dari total tersebut, proses pemulihan telah berlangsung pada 40.418 hektare. Tahapannya meliputi pengajuan CPCL, verifikasi hingga pembibitan.
Program pemulihan perkebunan tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan balai Kementerian Pertanian di Medan.
Pemerintah Aceh memastikan proses penyaluran dukungan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian.
Penjelasan tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai besaran dukungan anggaran, mekanisme penyaluran, hingga progres pemulihan lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
