MITRABERITA.NET | Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus membenahi tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai celah yang selama ini menyebabkan kebocoran kekayaan negara.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Presiden Prabowo menyebut terdapat distorsi serius dalam perekonomian nasional. Menurutnya, kekayaan Indonesia dalam jumlah sangat besar mengalir ke luar negeri melalui berbagai praktik yang merugikan negara.
“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan,” ungkapnya.
“Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” sambungnya.
Prabowo menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata berdasarkan data pemerintah. Menurutnya, indikasi kebocoran kekayaan negara juga tercermin dalam data lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prabowo mengatakan, persoalan tersebut bahkan telah dipahami oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
“Ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu,” tegasnya.
Prabowo kemudian menyinggung kondisi ketika Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi sempat mengalami kelangkaan minyak goreng.
“Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal,” imbuhnya.
Prabowo: Kebocoran Kekayaan Negara Harus Dihentikan
Menghadapi persoalan tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah memiliki mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai masalah strategis yang selama ini menghambat kemajuan nasional.
Ia menilai, kebocoran kekayaan negara dalam jumlah sangat besar tidak boleh dibiarkan terus berlangsung karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh rakyat.
“Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” kata Prabowo.
Presiden juga menyampaikan bahwa selama 18 bulan pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun mulai ditangani dan diselesaikan.
Menurut Prabowo, pemerintah telah menyelesaikan lebih dari seratus persoalan penting dalam kurun waktu tersebut.
“Saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan, pembenahan tata kelola ekonomi akan terus dilakukan secara konsisten. Pemerintah, kata dia, tidak boleh membiarkan praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena pada akhirnya akan menggerus kekayaan negara dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Redaksi
