MITRABERITA.NET | Dewan Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Aceh melakukan audiensi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai langkah awal memperkuat komunikasi dan koordinasi menjelang tahapan Pemilu mendatang.
Audiensi yang dipimpin Ketua Pimda PKN Aceh, Ir. Samsul Bahri, M.Si, berlangsung di Aula KIP Aceh, pada Selasa (7/7/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab namun tetap serius dengan membahas berbagai aspek teknis maupun regulasi kepemiluan.
Rombongan PKN Aceh diterima langsung Ketua KIP Aceh, Agusni AH, SE, didampingi Wakil Ketua KIP Aceh sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, H. Iskandar Agani, SE, bersama para anggota KIP Aceh, yakni Khairunnisak, Muhammad Sayuni, SH., M.Kes., Hendra Darmawan, S.Pd.I., Saiful, SE, Ahmad Mirza Safwandy, SH., MH, serta Sekretaris KIP Aceh, T. Joan Virgiansyah.
Sementara itu, jajaran Pimda PKN Aceh yang hadir antara lain Sekretaris Nurul Akmal, SE., MM., Bendahara Fuadi, SE., beserta para wakil ketua dan wakil sekretaris.
Ketua Pimda PKN Aceh, Samsul Bahri, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dengan KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan KIP Aceh. Pertemuan ini menjadi momentum yang baik untuk memperkenalkan kepengurusan Pimda PKN Aceh sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi agenda politik ke depan,” ujar Samsul Bahri.
Ia menegaskan, PKN Aceh berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi kepemiluan yang berlaku serta siap mengikuti setiap tahapan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.
“Kami siap memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan berharap komunikasi yang baik dengan KIP Aceh terus terjalin,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Pimda PKN Aceh, Nurul Akmal, menjelaskan bahwa audiensi tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum konsultasi mengenai berbagai aspek teknis pelaksanaan tahapan pemilu.
Menurutnya, PKN Aceh meminta penjelasan terkait mekanisme verifikasi faktual partai politik, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Silon), pengelolaan Kartu Tanda Anggota (KTA), serta berbagai persyaratan administrasi lainnya.
“Kami ingin memastikan seluruh proses administrasi dan persyaratan dapat dipenuhi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nurul Akmal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KIP Aceh, Iskandar Agani, memaparkan berbagai mekanisme yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta pemilu.
Ia menjelaskan, partai politik wajib memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari kelengkapan administrasi, keanggotaan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, hingga verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“KIP Aceh siap memberikan informasi dan pelayanan kepada seluruh partai politik agar setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel,” jelas Iskandar Agani.
Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan dialog informal yang semakin mempererat hubungan antara jajaran KIP Aceh dan pengurus Pimda PKN Aceh.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi yang konstruktif demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas di Aceh.
