MITRABERITA.NET | Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (18/5/2026), guna meninjau progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Polri pascabencana hidrometeorologi sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki bersama sejumlah pejabat utama Polda Aceh, di antaranya Irwasda Polda Aceh, Karorena Polda Aceh, Karolog Polda Aceh, Dirlantas Polda Aceh, Kabid Humas Polda Aceh, serta pengurus Bhayangkari Daerah Aceh.
Rangkaian kegiatan diawali di Polres Aceh Tamiang. Kedatangan rombongan disambut langsung Kapolres Aceh Tamiang Muliadi bersama jajaran personel melalui prosesi hormat jajar, penampilan tarian adat, serta peusijuek oleh tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan adat dan doa keselamatan.
Selanjutnya, Kapolda Aceh meninjau langsung pembangunan Huntap Polri Tahap I dan Tahap II di Dusun Kelapa Sari, Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan segera dapat ditempati personel Polri terdampak bencana hidrometeorologi.
Total huntap yang dibangun mencapai 216 unit rumah dengan berbagai tipe konstruksi. Sebanyak 50 unit rumah precast telah rampung 100 persen, 50 unit rumah Sistem Panel Instan (Ruspin) juga mencapai 100 persen, 50 unit rumah kayu mencapai progres 94 persen, 50 unit rumah konvensional mencapai 57 persen, serta 16 unit Ruspin Tahap II mencapai progres 8,3 persen.
Selain meninjau pembangunan huntap, Kapolda Aceh juga mengecek Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) serta menandatangani prasasti Lapangan Apel Duduk Setikar Polres Aceh Tamiang yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tahun 2025.
Dalam arahannya kepada personel, Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa Aceh memiliki posisi strategis secara geografis, historis, maupun dalam konteks pembangunan nasional. Karena itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif harus terus dijaga bersama.
“Aceh saat ini menjadi salah satu provinsi paling aman di Pulau Sumatera. Kondisi ini harus terus dipertahankan melalui sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Kapolda Aceh.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Seluruh personel diminta menghindari berbagai bentuk pelanggaran seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, minuman keras, maupun tindakan lain yang dapat mencoreng nama baik institusi.
Menurutnya, pelayanan publik yang humanis, cepat, profesional, dan responsif harus menjadi prioritas utama guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan penuh keikhlasan serta menjadikan pengabdian sebagai kehormatan dalam bertugas,” tegasnya.
Usai rangkaian kegiatan di Polres Aceh Tamiang, Kapolda Aceh beserta rombongan melanjutkan silaturahmi ke Pendopo Bupati Aceh Tamiang. Kedatangan rombongan disambut langsung Bupati Aceh Tamiang bersama Ketua TP-PKK, unsur Forkopimda, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Kajari, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua MPU, Ketua MAA, Ketua MPD, pimpinan Bank Aceh Syariah, Direktur PDAM, serta sejumlah tokoh daerah lainnya.
Prosesi penyambutan berlangsung khidmat melalui pengalungan bunga dan tepung tawar kepada Kapolda Aceh serta Ketua Bhayangkari Daerah Aceh.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Polda Aceh terhadap masyarakat Aceh Tamiang, khususnya dalam percepatan pembangunan fasilitas hunian pascabencana.
Sementara itu, Kapolda Aceh kembali menegaskan pentingnya sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Situasi keamanan yang aman dan kondusif harus terus dijaga bersama agar pembangunan daerah, pelayanan publik, serta aktivitas masyarakat dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
