MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Provinsi Aceh melaporkan perkembangan terbaru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kunjungan dan rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara, pada Jumat 3 April 2026.
Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh sekaligus penajaman strategi dalam meningkatkan kualitas layanan Menu Bergizi (MBG), penguatan kemitraan dengan pelaku UMKM lokal, serta optimalisasi komunikasi publik.
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Koordinator Provinsi Aceh Mustafa Kamal, dan dihadiri Wakil Koordinator Wilayah Aceh, seluruh SPPI, Kepala SPPG, Petugas Lapangan Operasional (PLO) Gizi, serta PLO Akuntan se-Kabupaten Aceh Tenggara.
Dalam arahannya, Kepala Koordinator Aceh kembali menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik sebagai kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Seluruh jajaran SPPG, mulai dari kepala satuan hingga petugas lapangan, diwajibkan aktif mengelola akun media sosial resmi sebagai sarana edukasi sekaligus publikasi capaian program.
“Konten positif terkait pelayanan gizi harus terus disampaikan secara konsisten untuk membangun citra program yang transparan dan akuntabel,” demikian penekanan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Rakor juga menyoroti pentingnya menjaga independensi tenaga ahli di SPPG, khususnya ahli gizi dan akuntansi sebagai perpanjangan tangan BGN di daerah. Tenaga ahli tidak diperkenankan menerima intervensi dari pihak manapun, termasuk dalam penentuan menu maupun pengelolaan keuangan.
Langkah ini diambil untuk memastikan standar pelayanan gizi tetap terjaga serta mencegah potensi penyimpangan, terutama terkait harga bahan baku yang harus mengacu pada harga eceran tertinggi di pasaran.
Dorong UMKM Lokal dan Transparansi Program
Di sisi lain, BGN juga memperkuat pelibatan UMKM sebagai mitra strategis dalam penyediaan bahan pangan. Para mitra didorong untuk memproduksi testimoni dalam bentuk video guna menunjukkan dampak positif program terhadap perekonomian lokal.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis masyarakat di daerah, sehingga program strategis presiden Prabowo Subianto itu berjalan sebagaimana diharapkan.
Kareg Aceh juga berharap keterlibatan lintas sektor dalam kesempatan itu menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem pelayanan gizi yang tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada aspek keamanan pangan, transparansi, dan keberlanjutan program.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dirumuskan, BGN optimistis program SPPG di Aceh Tenggara akan semakin solid dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Penguatan manajemen, komunikasi publik, serta pengawasan internal diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan sekaligus memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan,” pjbgkar.
Editor: Redaksi
