MITRABERITA.NET | Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut). Langkah tersebut membuka peluang peningkatan dana rehabilitasi yang sebelumnya dinilai belum mencukupi kebutuhan daerah.
Kepastian itu disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medril Zam, saat memimpin pertemuan tim Satgas dengan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Satgas menjelaskan bahwa besaran anggaran yang telah disusun sebelumnya masih bersifat awal dan akan diselaraskan kembali dengan data dari pemerintah daerah.
“Ini masih versi pertama. Kita akan selaraskan kembali data dengan daerah, membangun komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar Medril Zam.
Sebelumnya, pada awal Maret 2026, Gubernur Bobby Nasution sempat mempertanyakan besaran alokasi dana rehabilitasi pascabencana untuk Sumatera Utara yang hanya sekitar Rp2,1 triliun.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan daerah yang tercantum dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang mencapai sekitar Rp30 triliun.
Menanggapi hal itu, Medril menjelaskan bahwa Satgas masih terus melakukan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah yang terdampak bencana pada awal November tahun lalu. Proses penyelarasan ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak.
“Data masih terus kami mutakhirkan bersama pemerintah provinsi. Harapannya hasilnya benar-benar jelas dan bisa diterima semua pihak, sehingga kita bisa bersama-sama membantu masyarakat terdampak secepat mungkin,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut memiliki komitmen kuat untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana. Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Bobby, tambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk mempercepat rehabilitasi berbagai infrastruktur yang rusak serta pemulihan kehidupan masyarakat yang masih terdampak.
“Kami mohon sekali dana pemulihan pascabencana untuk Sumut dari pusat memenuhi kebutuhan yang ada di sini, baik untuk rehabilitasi maupun perbaikan. Kami sangat berharap masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing sebelum Lebaran, tidak lagi berada di pengungsian,” ujar Bobby.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Dodi Zirgo Sinaga, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Dauh, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumut.
Dari jajaran Pemprov Sumut hadir antara lain Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tumur Tumanggor, serta Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan anggaran secara lebih komprehensif, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. []
Editor: Redaksi
