MITRABERITA.NET | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).
Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam merealisasikan program strategis nasional tersebut.
Dalam arahannya, Tito menyebut program pembangunan tiga juta rumah merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” tegas Tito di hadapan para pimpinan daerah.
Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh menyatakan bahwa Pemerintah Aceh siap menyelaraskan kebijakan daerah guna mendukung percepatan program tersebut.
Ia menegaskan, arahan Mendagri terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan segera ditindaklanjuti melalui regulasi daerah.
“Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada),” ujar Dek Fadh di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, Pemerintah Aceh juga akan memangkas hambatan birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala dalam pembangunan perumahan. Salah satu langkah yang akan dioptimalkan adalah pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan lebih cepat dan mudah.
“Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang murah,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, jajaran Badan Pusat Statistik (BPS), BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah lainnya, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, persoalan backlog perumahan di Aceh diharapkan dapat segera teratasi, baik melalui program renovasi rumah tidak layak huni maupun pembangunan rumah baru secara lebih masif bagi masyarakat. []
