MITRABERITA.NET | Rencana pemerintah untuk melakukan impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk menunda kebijakan tersebut hingga ada pembahasan lebih mendalam bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, pada Senin (23/2/2026).
Menurut Dasco, penundaan itu diperlukan agar pemerintah dapat membahas secara komprehensif rencana impor tersebut, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri otomotif dalam negeri.
Seperti dilansir Kompas.com, Ketua Harian Partai Gerindra itu pun meyakini bahwa Prabowo nantinya juga akan meminta berbagai masukan dari pelaku usaha dalam negeri, sekaligus memperhitungkan kesiapan industri tanah air.
“Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” ujar dia.
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan tengah mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari produsen Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan pengiriman kendaraan tersebut dilakukan secara bertahap.
“Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra dan Tata juga,” ujar Joao saat ditemui di kantornya, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan, keputusan membeli kendaraan dari India didasarkan pada pertimbangan harga serta kemampuan industri dalam negeri dalam memenuhi pengadaan dalam jumlah besar.
Menurutnya, harga pikap 4×4 di pasar Indonesia relatif tinggi dibandingkan penawaran produsen dari India. “Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4×4 sangat mahal,” kata Joao.
“Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia,” imbuh dia.
Pemesanan pikap ukuran 4×4 tersebut direncanakan untuk mendukung distribusi logistik di wilayah-wilayah dengan kondisi medan berat, termasuk akses menuju area persawahan dan daerah terpencil.
Namun, wacana impor dalam jumlah besar ini kini menunggu keputusan lebih lanjut setelah DPR meminta pemerintah menunda realisasinya hingga pembahasan bersama Presiden dilakukan secara menyeluruh. []
