MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk keempat kalinya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan perpanjangan selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026, guna memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal.
Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam (22/1/2026).
Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat ini merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, serta mengacu pada Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026 terkait perpanjangan penetapan status darurat bencana di Provinsi Aceh.
“Perpanjangan ini didasarkan pada kondisi di lapangan, di mana penanganan darurat belum sepenuhnya tuntas dan masih terdapat warga terdampak di sejumlah kabupaten,” ujar Mualem.
Ia menyebutkan laporan terbaru dari Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya menunjukkan masih perlunya waktu tambahan untuk penanganan darurat, terutama terkait sebaran korban terdampak serta akses wilayah yang belum sepenuhnya pulih.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” tegasnya.
Menurut Mualem, perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses transportasi masyarakat dapat dilakukan secara cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang masih sulit diakses.
Gubernur Aceh juga mengajak seluruh elemen, mulai dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh.
“Sekolah, permukiman warga, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi harus segera pulih agar kehidupan masyarakat kembali normal,” ujarnya.
Dalam arahannya, Mualem memberikan perhatian khusus kepada Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang dinilainya membutuhkan penanganan mendesak. Ia mengungkapkan bahwa wilayah tersebut memerlukan sedikitnya delapan jembatan darurat akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun saat arus deras, akses transportasi benar-benar terputus,” ungkap Mualem.
Seiring perpanjangan status tanggap darurat, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.
Fokus utama diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga.
Selain itu, Mualem menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang. Ia menargetkan penyusunan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) rampung paling lambat 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan seluruh SKPA bergerak cepat. Pastikan logistik menjangkau gampong-gampong terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik serta lahan warga. Dokumen R3P harus selesai sebelum awal Februari,” tutup Mualem.
Editor: Redaksi
