MITRABERITA.NET | Pelaksanaan Kongres Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA) menuai kritik dari berbagai kalangan. Forum organisasi mahasiswa dan pemuda Aceh itu dinilai digelar secara terburu-buru dan terkesan dipaksakan, meski Aceh masih berada dalam kondisi tanggap darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Ilham Masuridi, pada Senin malam 19 Januari 2026. Ia menilai penetapan waktu kongres menunjukkan minimnya kepekaan sosial panitia terhadap kondisi kemanusiaan yang sedang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, FPMPA sebagai wadah pemuda Aceh seharusnya mengedepankan empati dan kepentingan bersama, bukan memaksakan agenda organisasi di tengah situasi darurat.
“Dalam kondisi Aceh yang masih berduka dan membutuhkan solidaritas, seharusnya agenda besar seperti kongres tidak digelar secara tergesa-gesa. Ini soal etika dan kepekaan sosial,” ujar Ilham.
Selain persoalan waktu, Ilham juga mengkritisi kesiapan panitia yang dinilainya belum matang. Sejumlah aspek teknis maupun substansi kongres disebut belum dipersiapkan secara optimal, sehingga berpotensi menurunkan kualitas forum serta mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini dijunjung FPMPA.
Ia juga mempertanyakan alasan percepatan pelaksanaan kongres yang dinilai tidak lazim. Menurut Ilham, kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya kepentingan dan ego sektoral sekelompok pihak yang ingin mengamankan agenda tertentu dalam proses regenerasi kepemimpinan FPMPA.
Dinamika tersebut berdampak langsung pada proses pencalonan dirinya sebagai bakal calon ketua FPMPA. Ilham mengungkapkan, pencalonannya yang telah memperoleh dukungan dari 12 paguyuban mahasiswa dan pemuda kabupaten/kota di Aceh justru tertunda.
Ia menegaskan, penundaan itu bukan disebabkan minimnya dukungan, melainkan karena adanya dinamika internal yang sarat kepentingan kelompok tertentu.
“Dukungan dari 12 paguyuban sudah jelas dan sah. Namun proses pencalonan terhambat oleh ego sektoral yang tidak mengedepankan persatuan organisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ilham menyoroti lemahnya komunikasi panitia kongres. Ia menyebut, sejumlah paguyuban mahasiswa dan pemuda Aceh mengaku tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait rencana dan teknis pelaksanaan kongres.
Kondisi ini dinilainya mencerminkan kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan organisasi. Ia berharap FPMPA ke depan dapat kembali pada semangat awal pendiriannya sebagai wadah pemersatu mahasiswa dan pemuda Aceh.
Menurutnya, kongres seharusnya digelar secara inklusif, demokratis, dan mempertimbangkan kondisi objektif daerah serta aspirasi seluruh paguyuban, agar FPMPA tetap menjadi organisasi yang solid dan berintegritas.
Editor: Redaksi
