MITRABERITA.NET | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan proses pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan terarah, terukur, serta berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan kehidupan warga.
Dalam upaya mempercepat realisasi huntap, BNPB menitikberatkan penguatan data dan administrasi sebagai fondasi utama pembangunan.
Proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan terus dilakukan agar pembangunan hunian tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat segera dilaksanakan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Dalam keterangan tertulis BNPB menjelaskan, selain aspek administrasi, BNPB juga memantau langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) serta kesiapan lokasi huntap.
Salah satu fokus pemantauan dilakukan terhadap rumah contoh di Desa Sibalanga, yang dirancang sebagai acuan teknis pembangunan hunian aman, layak, dan tahan terhadap risiko bencana.
Rumah contoh tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai standar bangunan yang akan diterapkan.
Pendampingan kepada masyarakat juga terus diperkuat melalui sosialisasi program huntap dan huntara kepada calon penerima bantuan.
Sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung pemulihan pascabencana.
Dalam rencana jangka panjang, pemerintah telah memetakan kebutuhan 5.974 unit rumah rusak berat akibat bencana di Sumatera Utara.
Dari jumlah tersebut, pembangunan 2.524 unit hunian sementara kini memasuki tahap identifikasi lahan di sejumlah wilayah, termasuk Tapanuli Tengah dan Langkat.
Sementara untuk Tapanuli Utara, agenda ground breaking pembangunan hunian dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Ahad 21 Desember 2025.
BNPB menegaskan percepatan pembangunan huntap akan dilakukan dengan pendekatan holistik, tidak hanya berfokus pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan lingkungan, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara juga terus diintensifkan. Hingga Jumat (19/12), tercatat 369 korban meninggal dunia, sementara 71 orang masih dinyatakan hilang. Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) difokuskan pada empat sektor utama untuk mempercepat evakuasi korban.
Seiring dengan upaya penyelamatan, BNPB juga mempercepat pemulihan infrastruktur di 12 kabupaten/kota terdampak. Sebanyak 362 titik gangguan infrastruktur telah diidentifikasi dan ditangani secara bertahap, meski beberapa jalur vital seperti Tarutung–Sibolga dan Sibolga–Batangtoru masih membutuhkan penanganan intensif.
Distribusi bantuan logistik turut dipercepat. Pada Jumat (19/12), BNPB menyalurkan 9,69 ton bantuan yang mencakup kebutuhan pangan, sanitasi, serta peralatan evakuasi. Seluruh rumah sakit dan puskesmas di Sumatera Utara juga dipastikan beroperasi penuh untuk mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
BNPB menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membangun hunian dan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan harapan baru bagi masyarakat terdampak agar dapat bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik pascabencana.
Editor: Redaksi
