MITRABERITA.NET | Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melayangkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait razia kendaraan berplat Aceh (BL) di wilayah Sumatera Utara.
Aksi razia yang turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di kawasan Langkat itu menuai kecaman publik dan memicu keresahan dari rakyat Aceh.
“Kita dalam kapasitas sebagai anggota DPD RI yang mewakili aspirasi rakyat Aceh telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri. Kita meminta atensi sekaligus arahan tegas terkait peristiwa razia plat Aceh di Sumatera Utara ini,” tegas Haji Uma.
Dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin sore 29 September 2025, Haji Uma mengatakan razia kendaraan berpelat Aceh dalam dua hari terakhir menjadi sorotan nasional.
Haji Uma menilai kebijakan tersebut seharusnya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui koordinasi lintas daerah dan sosialisasi intensif agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketegangan sosial.
Dalam surat bernomor 53/10.2/B-1/DPD-RI/IX/2025, ia menekankan bahwa tindakan razia tersebut tidak sejalan dengan semangat persatuan, kebhinekaan, serta aturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku secara nasional.
Lebih jauh, Haji Uma mendesak Kemendagri memberi arahan tegas kepada Gubernur Sumut agar tidak lagi mengeluarkan kebijakan sepihak yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kendaraan asal Aceh.
“Kita minta Kemendagri memberi arahan tegas. Kebijakan sepihak seperti ini tidak hanya melukai Aceh, tetapi juga tidak selaras dengan aturan nasional,” ujarnya.
Haji Uma menambahkan, kebijakan yang menyangkut masyarakat di wilayah perbatasan harus selalu mengedepankan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah.
Tanpa itu, kata dia, kebijakan semacam razia plat Aceh berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar daerah dan merusak hubungan sosial masyarakat.
“Hubungan antar daerah bertetangga harus dibangun dengan komunikasi, bukan tindakan yang menimbulkan keresahan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
