MITRABERITA.NET | Pemerintah pusat menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan tahun ini. Langkah ini disebut sebagai gebrakan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pada 15 September 2025.
“Program-program ini mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, dukungan bagi pekerja sektor informal, insentif pajak, bantuan pangan, hingga deregulasi aturan untuk memperlancar investasi,” kata Airlangga.
Program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun, yang menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara.
Mereka akan ditempatkan di sektor industri dan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk program ini.
Selain itu, pemerintah memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552 ribu pekerja dan alokasi Rp120 miliar.
Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan untuk Oktober–November, dengan potensi perpanjangan hingga Desember. Total dana disiapkan Rp7 triliun.
Bagi pekerja informal seperti pengemudi daring, ojek, sopir, kurir, dan pekerja logistik, pemerintah menyiapkan subsidi 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sebanyak 731.361 pekerja akan menerima manfaat dengan nilai anggaran Rp36 miliar.
Program perumahan juga diperkuat melalui manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan, dengan penurunan bunga kredit perumahan hingga 2 persen. Tahun ini ditargetkan seribu penerima manfaat dengan anggaran Rp150 miliar.
Sementara itu, program padat karya tunai (cash for work) yang digelar Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan menyasar lebih dari 600 ribu penerima manfaat. Alokasi anggaran untuk sektor ini mencapai Rp5,3 triliun.
Dalam bidang regulasi, pemerintah mempercepat integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem OSS dengan anggaran Rp1 triliun.
Selain itu, akan dimulai pilot project pengembangan ekosistem gig economy berupa penyediaan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta, yang akan diperluas ke sejumlah daerah termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Airlangga menegaskan, paket program akselerasi pembangunan ini bukan hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga mempercepat penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan ekosistem ekonomi digital dan industri yang lebih inklusif.
“Langkah ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh rakyat, dari pendidikan, pekerjaan, pangan, hingga perlindungan sosial,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
