MITRABERITA.NET | Gelombang protes masyarakat lingkar tambang kembali mencuat di Aceh Timur. Warga yang tinggal di wilayah ring satu PT Medco E&P Malaka memasang spanduk bernada tuntutan di jalan utama Kecamatan Indra Makmu, Sabtu 20 Agustus 2025.
Spanduk itu berisi desakan agar perusahaan migas tersebut memberikan dana tali asih Rp 1 juta per kepala keluarga (KK), sebagaimana yang disebut-sebut telah dijanjikan kepada sejumlah desa lain.
“Warga Lingkar Tambang menuntut pemberian dana tali asih Rp 1 jt/KK seperti desa-desa lainnya,” demikian tertulis pada spanduk tersebut.
Mahyuddin, Ketua Forum Masyarakat Lingkar Tambang, menyebut aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan perusahaan yang dinilai tidak adil.
“Kami masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, Jambo Lubok, Jambo Bale, dan Bandar Baro, adalah desa-desa ring satu proyek Blok A. Kami menuntut kontraktor KKS berlaku adil dalam penyaluran dana tali asih terkait kegiatan perawatan fasilitas produksi PT Medco E&P Malaka,” tegas Mahyuddin.
Ia menambahkan, kebijakan yang berbeda antar desa telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat setempat terhadap perusahaan.
“Beberapa desa dijanjikan dana tali asih oleh manajemen perusahaan, sementara desa lainnya diabaikan. Ini memicu ketidakpuasan dan berpotensi merusak keharmonisan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran wartawan MITRABERITA.NET, spanduk protes tersebut dipasang setelah adanya rencana pemberian dana tali asih oleh PT Medco E&P Malaka untuk desa desa tertentu di Kecamatan Banda Alam, Nurussalam, dan Indra Makmu.
Kebijakan tersebut dikaitkan dengan upaya perusahaan meredam potensi protes warga akibat dampak kegiatan pencucian sumur gas Alue Siwah dan Central Processing Plant (CPP) Blang Nisam.
Namun, selektivitas penyaluran dana tali asih ini justru memunculkan resistensi baru dari desa-desa lain yang merasa berada di lingkar terdampak, tetapi tidak mendapat perlakuan yang sama.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada Hendarsa, Manager PT Medco E&P Malaka, terkait tuntutan warga, tidak mendapatkan respons.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan memilih bungkam tanpa memberikan penjelasan resmi.
Protes dengan pemasangan spanduk terbuka ini menunjukkan semakin besarnya tekanan masyarakat terhadap perusahaan migas itu.
Publik kini menanti sikap tegas pemerintah daerah dan regulator migas untuk memastikan perusahaan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat di lingkar tambang.
“Kalau perusahaan tetap diam, dikhawatirkan konflik horizontal akan semakin tajam,” pungkas Mahyuddin.
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Redaksi
