MitraBerita | Permintaan terhadap rumah subsidi di Indonesia, termasuk di Aceh, terus menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut informasi yang dihimpun media ini, tercatat sekitar 300 ribu permintaan rumah setiap tahunnya.
Namun, menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh, Marlina, kuota rumah subsidi (FLPP) yang dianggarkan pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis.
Ketua DPD APERSI Aceh pun mengekspresikan kekhawatirannya terkait pengurangan kuota FLPP tersebut. Marlina menyampaikan kekhawatirannya melalui pernyataan resmi kepada media, Jumat 2 Agustus 2024.
Kuota rumah subsidi yang dianggarkan tahun ini hanya 166.000 unit, jauh di bawah realisasi tahun 2023 yang mencapai 230.000 unit. Marlina memperkirakan kuota yang ada akan habis pada akhir Agustus 2024.
“Penurunan kuota ini berpotensi menimbulkan masalah serius bagi para pengembang perumahan,” tegas Marlina.
Sebagian besar pengembang bergantung pada pembiayaan perbankan untuk proyek perumahan subsidi. Dengan berkurangnya kuota, pengembang akan menghadapi kesulitan keuangan yang dapat meningkatkan jumlah kredit macet (NPL) pada sektor perbankan dan menyebabkan beberapa pengembang terpaksa gulung tikar.
“Penurunan kuota rumah subsidi tidak hanya berdampak pada pengembang tetapi juga memiliki implikasi luas bagi perekonomian nasional,” kata Marlina.
Menurut Marlina, sektor perumahan adalah salah satu sektor padat karya terbesar di Indonesia, melibatkan jutaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.
“Kajian BTN tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap tambahan anggaran satu rupiah untuk sektor perumahan dapat menciptakan output sebesar 2,5 rupiah bagi perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.
Penurunan kuota rumah subsidi berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, penurunan kuota berdampak langsung pada ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program rumah subsidi dirancang untuk memberikan akses kepemilikan rumah bagi mereka yang kesulitan memiliki hunian sendiri. Jika kuota terus berkurang, semakin banyak MBR yang akan kesulitan memenuhi kebutuhan hunian layak.
Menyadari dampak serius dari penurunan kuota ini, DPD APERSI Aceh berharap pemerintah untuk menambah kuota FLPP pada tahun 2024 minimal 60.000 unit.
“Penambahan kuota ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan pasokan rumah subsidi dan menjaga keberlangsungan sektor perumahan serta perekonomian nasional,” pungkasnya.
