MITRABERITA.NET | Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menerima audiensi dari Lembaga Pemerhati dan Advokasi Syariat Islam (LEPADSI) pada Selasa 20 Mei 2025.
Pertemuan ini menjadi titik temu penting antara institusi negara dan masyarakat sipil dalam menghadapi situasi darurat narkoba yang mengancam masa depan generasi Aceh.
Ketua Umum LEPADSI, Dr. Azwar Abubakar, menegaskan bahwa persoalan narkoba tidak bisa hanya ditangani oleh aparat negara, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk membendung arus penyalahgunaan narkoba.
Azwar menyampaikan sepuluh strategi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, salah satunya berfokus pada perlindungan anak, remaja, dan perempuan dari pengaruh narkoba, judi online, dan kekerasan.
Ia menegaskan tentang pentingnya keterlibatan lintas sektor seperti Dinas Syariat Islam, BAPPEDA, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya ini.
Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah mengungkapkan bahwa Aceh saat ini memang berada dalam kondisi darurat narkoba yang serius.
Menurutnya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi hal penting agar barang bukti tidak disalahgunakan. Di sisi lain, pendekatan pencegahan dan rehabilitasi dinilai lebih efektif dan berkelanjutan dibanding sekadar penindakan.
Pemaparan dari LEPADSI dianggap juga sangat penting dan memperkaya forum diskusi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di Aceh.
Sedangkan Tgk. Masrul Aidi, dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba harus lebih mendalam.
Ia menegaskan bahwa pemahaman masyarakat Aceh terhadap bahaya barang haram tersebut tidak cukup hanya dengan pendekatan simbolik semata.
Pihaknya berharap kolaborasi antara LEPADSI dan BNNP Aceh akan mendorong terwujudnya Aceh yang tidak hanya bersih dari narkoba, tetapi juga sejalan dengan implementasi syariat Islam.
